Menteri Luar Negeri Qatar, Muhammad bin Abdurrahman al-Thani melakukan pertemuan dengan pimpinan Hamas untuk membahas rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Dalam pertemuan tersebut, Hamas dan Qatar sepakat menolak rencana kontroversial Israel.
Al-Thani yang melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi Hamas, Ismael Haniyeh, Musa Abu Marzuq, Izzat al-Rashak, dan Maher Obeid di Doha, Kamis (2/7) sepakat untuk memberikan dukungan bagi rakyat Palestina dan menolak rencana aneksasi Israel termasuk pendirian permukiman Yahudi.
Dilansir dari Anadolu, Al-Thani mengatakan Qatar akan melanjutkan pendekatan penolakan rencana Israel dan mendukung upaya untuk mewujudkan persatuan nasional di Palestina.
Hamas dan Fatah sepakat untuk menolak rencana pencaplokan Tepi Barat yang disebut sebagai ‘Kesepakatan Abad Ini’. Kedua kelompok di Timur Tengah ini telah lama berselisih sejak Israel menguasai Jalur Gaza pada pertengahan 2007 lalu.
Penolakan aneksasi Israel bukan pertama terjadi. Sebagian komunitas internasional juga menentang langkah tersebut, termasuk China dan Inggris yang menyatakan keberatan.
Dalam sebuah wawancara dengan Palestine News Information Agency (WAFA), Dubes CHina untuk Palestina Guo Wei menegaskan jika negaranya menolak rencana Israel untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat, Palestina.
Guo menyoroti usulan empat poin Presiden Xi Jinping, yakni menyelesaikan masalah sesuai dengan “solusi dua negara”.
China juga mendukung pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sesuai garis perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. China menyebut hak-hak rakyat Palestina tidak dapat diganggu gugat. Juga hak Israel untuk hidup harus sepenuhnya dihormati.
Senada, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga mengatakan keberatan dan menurutnya rencana aneksasi Israel akan dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berjanji akan mencaplok wilayah Tepi Barat yang sudah berdiri permukiman Yahudi di Yerikho dan Lembah Yordania. Hal itu dinilai bisa memupuskan upaya pendirian negara Palestina.
Israel merebut wilayah Tepi Barat dalam Perang Enam Hari pada 1967, dan sejak itu telah membangun puluhan permukiman yang menampung lebih dari 400 ribu warga Israel dalam beberapa dekade.
Masyarakat Palestina mengincar wilayah itu sebagai jika mereka meraih kemerdekaan di masa depan. Sebagian besar negara menganggap permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal menurut hukum internasional.
Rencana peta rekonsiliasi Timur Tengah yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang diluncurkan awal tahun ini dinilai sangat menguntungkan Israel dan ditolak oleh Palestina. Rencana itu menjadi lampu hijau bagi Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat.
