LPDP Tegaskan: Pembekalan Bareng TNI Sudah Ada Sejak Angkatan Lama

AKTUALITAS.ID – Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembekalan penerima beasiswa LPDP menjadi sorotan publik. Program wajib sebelum keberangkatan studi ini menuai perhatian, terutama terkait aturan kegiatan yang dinilai cukup ketat oleh sejumlah peserta.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyatakan bahwa pelibatan TNI dalam pembekalan penerima beasiswa bukanlah hal baru. Peran TNI disebut hanya sebatas mendampingi kegiatan luar ruang (outdoor) yang menjadi bagian dari rangkaian pembekalan.

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, M. Lukmanul Hakim, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut telah rutin dilakukan pada angkatan sebelumnya.

“Acara outdoor ini juga telah diprogramkan dan dilaksanakan pada angkatan-angkatan sebelumnya. Bukan hal baru,” ujar Lukman, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, kegiatan luar ruang dirancang untuk membangun kerja sama antarpeserta serta memperkuat karakter, kedisiplinan, dan nilai kebangsaan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menambahkan, pelibatan TNI bertujuan untuk membantu peserta beradaptasi sebelum menjalani studi, khususnya di luar negeri.

Ia menilai pembekalan ini penting untuk mencegah culture shock yang kerap dialami mahasiswa saat berada di lingkungan baru.

“Pembekalan ini membantu kesiapan mental dan karakter agar peserta siap menghadapi tantangan global,” ujarnya.

Berdasarkan jadwal, pembekalan akan berlangsung pada 4–9 Mei 2026 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Sebanyak 206 peserta dari jenjang magister dan doktor akan mengikuti kegiatan tersebut, baik yang akan studi di dalam maupun luar negeri.

LPDP menegaskan seluruh rangkaian pembekalan bersifat wajib. Materi yang diberikan tidak hanya akademik, tetapi juga mencakup etika sebagai penerima beasiswa negara, kesiapan mental, hingga kemampuan bekerja sama.

Namun, di sisi lain, sejumlah peserta mengaku keberatan dengan beberapa aturan yang diterapkan selama kegiatan.

Salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan adanya pembatasan penggunaan ponsel serta kemungkinan kegiatan menginap di tenda.

“Kami mendapat informasi hanya boleh memegang handphone satu jam sehari. Banyak yang mempertanyakan aturan ini,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa sebelumnya aturan bahkan lebih ketat sebelum akhirnya mengalami penyesuaian.

Menanggapi hal tersebut, LPDP menegaskan bahwa kegiatan ini bukan pelatihan bela negara, meskipun dilaksanakan di kawasan militer dan melibatkan personel TNI.

“Fokusnya tetap pada penguatan karakter, kerja sama, dan kesiapan studi, bukan pelatihan militer,” tegas Lukman.

Keterlibatan TNI dalam pembekalan LPDP mencerminkan upaya pemerintah dalam membentuk sumber daya manusia yang tangguh dan siap bersaing secara global. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih terbuka agar program ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta. (Bowo/Mun)