AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berharap pemerintah daerah (pemda) bisa mencairkan seluruh Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada serentak 2020 paling lambat Rabu (15/7).
Arief mengatakan KPU di sejumlah daerah membutuhkan dana tersebut untuk membiayai persiapan pilkada. Terlebih lagi tahapan sudah dimulai kembali sejak 15 Juni lalu.
“Pak Mendagri targetnya hari ini (Rabu) bisa selesai transfer, itu masih bisa dilakukan sampai pukul 16.00 biasanya transfer bank. Mudah-mudahan itu bisa dipenuhi sehingga ada beberapa persiapan kita semakin lebih siap,” kata Arief dalam peluncuran Gerakan Klik Serentak di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Terpisah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui belum semua daerah melunasi NPHD yang telah disepakati. Pemerintah pusat masih memberi kesempatan bagi daerah untuk melunasinya hingga Rabu kemarin.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mochammad Ardian menyebut baru 140 dari 270 daerah yang sudah melunasi NPHD ke KPU. Jumlah itu terdiri dari empat pemerintah provinsi dan 136 pemerintah kabupaten/kota.
Sementara itu, baru 137 dari 270 daerah yang melunasi NPHD untuk Bawaslu. Tercatat terdapat lima provinsi dan 132 kabupaten/kota dalam daftar tersebut.
Ardian menyebut total NPHD untuk KPU sekitar Rp10 triliun, tapi baru dicairkan Rp7,56 triliun atau 74,91 persen. Sementara NPHD untuk Bawaslu sebesar Rp3,46 triliun, tapi baru dicairkan Rp2,49 triliun atau 72 persen.
“Bapak Mendagri minggu ini kembali langsung turun ke daerah-daerah mengecek langsung daerah-daerah yang jumlah dana transfer NPHD-nya masih kecil. Pemda wajib mendukung sukses pelaksanaan Pilkada Serentak Serentak 2020,” ujarnya.
Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah pada 9 Desember 2020. Untuk membiayai pelaksanaan, pemerintah daerah diminta menyepakati anggaran dalam bentuk NPHD kepada KPU dan Bawaslu.
Total NPHD yang disepakati 270 pemda dengan KPU di daerah adalah sekitar Rp10 triliun Sementara total NPHD yang disepakati dengan Bawaslu berkisar di angka Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.
