Akhiri Pertikaian dalam Pemerintah, Hamas dan Fatah Sepakat Gelar Pemilu Palestina

Dua faksi perjuangan Palestina, Hamas dan Fatah, sepakat akan mengadakan pemilihan umum pertama mereka dalam hampir 15 tahun terakhir.

Pernyataan itu menyusul pembicaraan pada pekan ini yang bertujuan mengakhiri pertikaian di dalam pemerintahan Palestina.

Pejabat Senior Fatah, Jibril Rajoub, dalam sebuah pernyataan mengatakan kedua faksi menyepakati pemilihan dengan perwakilan proporsional yang akan berlangsung dalam enam bulan mendatang.

Melansir Al-Monitor, Jumat (25/9), dia mengatakan pemilihan terpisah akan berlangsung untuk menentukan Dewan Legislatif Palestina, Presiden Otoritas Palestina, dan Dewan Nasional Palestina.

“Kepemimpinan Palestina harus bertemu pada pekan depan untuk menyetujui mekanisme demi melanjutkan proses pembangunan kemitraan nasional, berdasarkan proyek kenegaraan dan perlawanan rakyat untuk menghadapi ‘kesepakatan abad ini’, rencana aneksasi Israel, dan gelombang normalisasi,” ujar Rajoub.

Pekan ini, perwakilan dari Hamas dan perwakilan Fatah, Presiden Mahmoud Abbas, bertemu di Turki guna berdialog untuk mengakhiri keretakan selama bertahun-tahun.

Pejabat Senior Hamas, Saleh al-Arouri, mengatakan kepada AFP bahwa kesepakatan pemilu telah dicapai selama pertemuan tersebut.

“Kali ini kami mencapai konsensus yang nyata,” ujarnya kepada AFP melalui telepon dari Istanbul, Turki.

Putaran terakhir pemilu Palestina pada 2006 berakhir dengan kemenangan mengejutkan bagi Hamas dan pemerintahan persatuan yang berumur pendek. Bentrokan berdarah antara kedua belah pihak menyebabkan pengusiran Fatah dari Jalur Gaza di tahun berikutnya.

Sejak itu, Otoritas Palestina yang didominasi Fatah menguasai Tepi Barat dan Hamas berkuasa di Jalur Gaza, yang merupakan wilayah miskin berpenduduk sekitar 2 juta jiwa.

Awal bulan ini, para pemimpin faksi Palestina sudah bertemu untuk membahas perjanjian normalisasi yang dicapai Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

Palestina memandang kesepakatan UEA dan Bahrain sebagai pengkhianatan atas perjuangan mereka. Pengakuan atas Israel seharusnya hanya ditawarkan sebagai imbalan atas penarikan penuh negara Yahudi itu dari wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967.

Pejabat Israel dan Amerika Serikat mengatakan negara lain akan segera mengikuti kesepakatan serupa untuk mengakui Israel. Oman, Maroko, dan Sudan dianggap sebagai kandidat yang memungkinkan.