Berita
Menko Airlangga Sebut PNS Bisa Kena Sanksi di Omnibus Law UU Cipta Kerja
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja aturan sanksi tak hanya berlaku kepada masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar peraturan, tetapi juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS yang lalai. PNS akan dikenakan sanksi jika tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan […]

AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja aturan sanksi tak hanya berlaku kepada masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar peraturan, tetapi juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS yang lalai.
PNS akan dikenakan sanksi jika tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
Sanksi juga bisa diberikan kalau PNS tidak melaksanakan fungsi pembinaan atau pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pengaturan sanksi tidak hanya (diberikan) kepada masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga ASN yang tidak memberikan atau melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan NSPK maupun ASN yang tidak melaksanakan fungsi pembinaan atau pengawasan sesuai ketentuan,” jelasnya dalam diskusi Konsepsi dan Implementasi Sanksi dalam Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja secara daring, Selasa (22/12/2020).
Lebih lanjut, nantinya sanksi akan diatur dalam peraturan turunan UU Ciptaker. Hingga saat ini, sebanyak 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sedang digodok pemerintah.
Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diamanahkan seluruh peraturan turunan selesai disusun selambat-lambatnya tiga bulan setelah UU disahkan, yaitu sejak 2 November 2020.
Di kesempatan sama, Airlangga juga menyebut dalam UU Ciptaker, hukuman pidana akan menjadi pilihan hukuman terakhir (ultimum remedium). Sanksi administratif akan lebih didorong untuk diberikan kepada pelaku pelanggaran.
Pasalnya, ia menyebut sanksi dalam UU Ciptaker ingin mewujudkan peran maksimal hukum dalam pembangunan ekonomi. Hukum diharapkan dapat menciptakan fungsi stabilitas, prediktabilitas, dan keadilan.
Namun, untuk pelanggaran berat, seperti Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L), sanksi pidana akan dijatuhkan.
“Tentu kami mendorong akan mengenakan sanksi pidana adalah pilihan penegakan hukum terakhir atau istilah Pak Menkumham adalah ultimum remedium,” tandasnya.
-
NUSANTARA09/06/2025 18:45 WIB
Komitmen Green Policing, Polda Riau : Perusak Hutan Akan Ditindak Tegas
-
RAGAM09/06/2025 16:00 WIB
Film “Agak Laen” 2 Memasuki Proses Syuting
-
EKBIS09/06/2025 21:30 WIB
BULOG Sumut Serap 17.800 Ton Beras dari Petani, Panen Raya Diprediksi Agustus
-
NASIONAL09/06/2025 13:00 WIB
Birokrasi Harus Adaptif, Lapor Mas Wapres Tak Boleh Stagnan
-
POLITIK09/06/2025 17:00 WIB
Harus Ada Standar Biaya Pemerintah Gelar Rapat di Hotel
-
DUNIA09/06/2025 18:00 WIB
Ratusan Pelajar Ikuti Ajang Chinese Bridge 2025
-
OLAHRAGA09/06/2025 23:00 WIB
Kualifikasi Piala Dunia Tak Netral? PSSI Siap Kirim Surat Resmi ke AFC
-
EKBIS10/06/2025 09:15 WIB
Harga Pangan Kompak Turun Hari Ini: Daging Ayam hingga Cabai Makin Murah