AKTUALITAS.ID — Politisi Golkar Kota Padang Panjang, Noviendy SE menyorot sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Padang Panjang, khususnya untuk tingkat SMA. Ia menilai regulasi zonasi PPDB, khususnya yang menyangkut sekolah dari Padang Panjang Timur bagian timur perlu diperbaiki di kemudian hari.
Hal itu dikatakan Sekretaris DPD Partai Golkar kota Padang Panjang periode 2020-2025 ini kepada awak media, setelah menerima banyak keluhan dari para orangtua siswa.
Dikatakannya, di bulan Juni setiap tahun kata zonasi menjadi momok bagi masyarakat yg berdomisili di daerah Padang Panjang Timur bagian timur. Tepatnya di Kelurahan Ekor Lubuk, Sigando, dan Ganting yang anaknya ingin memasuki SMA.
Bahkan seperti dikeluhkan salah seorang warga kepada Noviendy, khususnya mereka yang ada di wilayah Gunung, untuk bisa masuk sekolah yang mereka inginkan, selama tiga tahun ini selalu ada gejolak. Masalah laten ini menurutnya perlu diatasi agar masyarakat bisa tenang dan anak-anak tidak mendapat kesulitan dalam pendidikan mereka.
“Pada prinsipnya kami yang berada di daerah tersebut sangat mendukung jalur zonasi supaya penerimaan siswa lebih terarah sepanjang regulasi itu memenuhi dan memperhatikan aspek geografis kondisi yang ada saat ini,” ujar bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Padang Panjang ini.
Persoalan jarak, menurut Noviendy, adalah masalah yang membuat masyarakat sangat keberatan.
“Kalau kita lihat kondisi saat ini untuk wilayah Padang Panjang Timur bagian timur yang jaraknya radius 2,5 sampai 3,9 km tentu jaraknya cukup jauh dari SMA 1 dan SMA 2 di pusat kota yang merupakan zonasinya sendiri,” sebutnya.
Walaupun secara administratif, kata Noviendy, Kecamatan Padang Panjang Timur masuk zona dua sekolah tersebut,tapi kondisi yang terjadi, banyak anak yang tidak bisa tertampung di sekolah tersebut karena jaraknya jauh.
“Kami berharap hal ini perlu dikaji ulang supaya hal tersebut tidak terulang lagi untuk tahun berikutnya,” harapnya.
Pada saat ini walaupun hasil penerimaan siswa lewat jalur zonasi belum resmi keluar tapi setiap hari banyak siswa dan orangtua mereka yang telah mendaftar sudah pasrah dengan keadaan karena jarak yan memisahkan untuk memasuki SMA tersebut.
“Aneh rasanya anak-anak tidak bisa sekolah karena jarak dan kondisi ini setiap tahunnya,” keluh pria yang pernah menjadi pengurus Komite Sekolah di SMP 3 Padang Panjang ini.
Ia meminta Pemko Padang Panjang dan stakeholder pendidikan yang berada di kota Padang Panjang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencarikan solusi dengan permasalahan yan muncul setiap PPDB dilaksanakan dengan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.
“Kami meminta pemerintah Kota Padang Panjang melakukan pembahasan dengan pemerintah provinsi ini tidak saja dilakukan di saat PPDB berlangsung. Tapi dilakukan lebih awal karena mungkin ada regulasi yang akan diubah dengan adanya berbagai masukan. Supaya permasalahan ini tidak berlanjut setiap tahunnya,” usul Noviendy.
“Pada tahun ini mungkin secara regulasi tak mungkin diubah tapi kami berharap ada solusi agar anak-anak kami yang berada di Padang Panjang Timur bagian timur ini bisa menempuh pendidikan SMA lewat jalur zonasi ini,” tukuknya . (Red)
