Kementerian PKP dan Bappenas Sinkronkan Target Perumahan 2025–2029

AKTUALITAS.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk membahas peta jalan pembangunan perumahan 2025–2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Pertemuan tersebut juga membahas penyelarasan target perumahan dengan perencanaan pembangunan nasional.

Pembahasan itu mencakup data dan capaian sektor perumahan yang akan dilaporkan dalam rangka dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian PKP meminta arahan Bappenas agar indikator dan data yang disampaikan sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional.

“Kami memohon arahan agar laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan yang akan kami sampaikan sesuai dengan ukuran dan arahan Bappenas. Yang kedua, kami juga akan menyampaikan roadmap Kementerian PKP Tahun 2025–2029,” ujar Maruarar.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan, Bappenas sebelumnya telah menilai target dalam peta jalan Kementerian PKP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pembahasan lanjutan dilakukan untuk mempertajam perencanaan dan memperjelas dukungan para pemangku kepentingan.

Sejumlah program perumahan menjadi bagian dari pembahasan tersebut, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembiayaan rumah subsidi. Kementerian PKP mencatat realisasi FLPP sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026 mencapai 459.468 unit.

Sementara itu, target program Bedah Rumah meningkat dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026. Kenaikan target tersebut menuntut percepatan pelaksanaan di lapangan, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaksana program. Kementerian PKP menyatakan penyelesaian target tersebut masih dikejar hingga akhir tahun.

Di sektor pembiayaan, Kredit Program Perumahan tercatat telah mencapai realisasi Rp27,37 triliun dengan 114.672 debitur. Program ini menyasar pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, mulai dari pengembang dan kontraktor hingga pedagang bahan bangunan serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengatakan, sinkronisasi program diperlukan untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional. Strategi pelaksanaan masih perlu dirumuskan agar program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan berkontribusi terhadap pengurangan backlog atau kekurangan pasokan rumah.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengapresiasi upaya Kementerian PKP dalam membangun ekosistem perumahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun, pencapaian target pembangunan perumahan juga bergantung pada kejelasan strategi dan pelaksanaan program.

Rachmat menyebut capaian pembangunan dan renovasi rumah pada 2025 hingga triwulan III 2026 sebagai modal untuk mengejar target pada 2027–2029. Bappenas, kata dia, mendukung program Kementerian PKP karena penyediaan hunian layak merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami dari Bappenas mendukung apa yang dikerjakan Kementerian PKP, terlebih karena indikatornya jelas, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan, termasuk hunian yang layak,” ujar Rachmat.