187 Orang Tewas, Bangladesh Perpanjang Jam Malam untuk Atasi Kerusuhan

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Bangladesh terus memberlakukan jam malam, pemadaman internet, dan patroli militer hingga Kamis untuk meredam kerusuhan yang telah menewaskan 187 orang di tengah aksi protes terhadap reformasi pekerjaan publik.

Perintah ini memperpanjang jam malam yang sebelumnya hanya berlaku hingga Selasa, serta menambah pengerahan aparat militer yang dimulai sejak Jumat lalu.

Langkah ini diambil setelah Mahkamah Agung Bangladesh memutuskan untuk menurunkan kuota pekerjaan publik dari 56 persen menjadi 7 persen pada Senin malam. Pengumuman tersebut memicu kemarahan mahasiswa yang mengultimatum pemerintah untuk mengembalikan kuota pekerjaan publik dalam 48 jam.

Kerusuhan ini meningkat menjadi kekerasan ketika polisi dan anggota partai Liga Awami yang berkuasa diduga melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa pekan lalu. Inspektur pos polisi Rumah Sakit Dhaka Medical College, Md Bachchu Mia, mengungkapkan bahwa rata-rata 70-80 pelajar dan warga dibawa ke rumah sakit setiap hari sejak Selasa (16/7) lalu.

Menurut laporan surat kabar Prothom Alo, sedikitnya 187 orang telah tewas dan ratusan lainnya terluka sejak hari itu, dengan 13 orang kehilangan nyawa di rumah sakit pada Senin.

Para pebisnis yang menemui Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Senin mengeluhkan bahwa pemadaman internet total telah mematikan bisnis mereka. Meskipun demikian, mereka tetap mendukung perdana menteri dan meminta agar layanan digital segera dipulihkan. PM Hasina mengatakan bahwa jam malam dan pemadaman internet akan berlanjut hingga situasi membaik.

Lebih dari 2.000 orang, yang sebagian besar merupakan pendukung partai oposisi Nasionalis Bangladesh dan Jamaat-e-Islami, telah ditangkap di seluruh negeri atas tuduhan kekerasan. Protes terhadap sistem kuota 56 persen pekerjaan publik ini membuat pemerintah menutup institusi pendidikan untuk mengatasi kerusuhan tersebut.

Sekitar 30 persen dari kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi keluarga veteran perang kemerdekaan. Namun, Mahkamah Agung pada Minggu mengarahkan pemerintah untuk mengurangi kuota menjadi 7 persen, termasuk 5 persen bagi keluarga veteran perang.

Pemadaman internet sejak Kamis lalu membatasi arus informasi dari Bangladesh, sehingga banyak media lokal tidak bisa memperbarui situs web mereka. Layanan internet pita lebar (broadband) diperkirakan akan pulih pada Selasa malam. (YAN KUSUMA/RAFI)