DUNIA
PBB Tegaskan Pembangunan Permukiman di Tepi Barat Langgar Hukum Internasional
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak Israel segera menghentikan rencana pembangunan permukiman di area E1, wilayah strategis di Tepi Barat yang diduduki. Pernyataan itu disampaikan melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, pada Kamis (14/8/2025).
“Sikap kami jelas. Permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, telah dan terus dinyatakan sebagai pelanggaran hukum internasional,” tegas Dujarric dalam keterangan tertulis kepada media.
Menurut PBB, pembangunan di area E1 tidak hanya memperkuat pendudukan, tetapi juga memicu ketegangan dan secara sistematis merongrong peluang terbentuknya Negara Palestina yang berdaulat sebagai bagian dari solusi dua negara.
Area E1 terletak di sebelah timur Yerusalem, di antara ibu kota tersebut dan permukiman Ma’ale Adumim. Kawasan ini menjadi salah satu titik paling diperdebatkan, karena jika pembangunan dilanjutkan, wilayah tersebut akan memutus konektivitas antara Tepi Barat bagian utara dan selatan, sekaligus memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat utara.
Rencana pembangunan di E1 telah dibekukan selama bertahun-tahun akibat penolakan luas dari komunitas internasional. Namun, langkah terbaru pemerintah Israel memicu kekhawatiran akan semakin surutnya prospek perdamaian di kawasan tersebut. (DIN)
-
FOTO14/07/2026 21:30 WIBFOTO: Gus Yahya Bicara Muktamar ke-35 PBNU
-
FOTO14/07/2026 18:29 WIBFOTO: Suasana JPO yang Tertabrak Truk Pengangkut Alat Berat
-
NASIONAL14/07/2026 15:20 WIBKPK Lanjutkan Penyidikan Korupsi Bank BJB yang Rugikan Negara Rp222 Miliar
-
POLITIK14/07/2026 17:00 WIBDPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Dibahas
-
POLITIK14/07/2026 13:00 WIBPakar Desak Bawaslu Berbenah Total Jelang Pemilu 2029
-
NASIONAL14/07/2026 14:00 WIBKejati Sumbar Dituding Culik Mahasiswa UIN Imam Bonjol
-
OLAHRAGA14/07/2026 21:00 WIBPreview Semifinal Piala Dunia 2026: Prancis vs Spanyol dan Inggris vs Argentina, Siapa Melaju ke Final?
-
POLITIK14/07/2026 18:00 WIBDPR Targetkan RUU Perampasan Aset Selesai Tahun Ini