Abbas Salahkan Israel atas Mundurnya Pemilu

AKTUALITAS.ID – Presiden Palestina Mahmoud Abbas resmi menunda pelaksanaan pemilu legislatif yang semula dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Melalui dekret terbaru, pemilu legislatif dan pemilu presiden kini dijadwalkan digelar secara bersamaan pada 11 September 2027.

Keputusan tersebut langsung memicu sorotan karena Palestina belum menyelenggarakan pemilu nasional selama hampir dua dekade. Abbas menegaskan penundaan dilakukan akibat berbagai hambatan yang disebut berasal dari kebijakan Israel serta kondisi keamanan yang belum memungkinkan.

Menurut dekret yang dipublikasikan kantor berita resmi Palestina, WAFA, penyelenggaraan pemilu membutuhkan situasi politik, keamanan, dan kondisi lapangan yang memadai agar proses demokrasi dapat berlangsung secara bebas, adil, dan inklusif.

Dekret itu juga menegaskan bahwa warga Palestina di Yerusalem, Tepi Barat, dan Jalur Gaza tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu mendatang.

Di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur, pemerintah Palestina menuding operasi militer Israel, perluasan permukiman, kekerasan pemukim, serta pembatasan mobilitas warga menjadi hambatan utama bagi persiapan pemilu. Selain itu, penahanan pendapatan pajak Palestina oleh Israel disebut semakin memperumit proses administratif dan pendanaan.

Sementara di Jalur Gaza, situasi dinilai jauh lebih kompleks. Pemerintah Palestina menyoroti kondisi keamanan dan kemanusiaan yang masih kritis, proses penarikan pasukan Israel yang belum sepenuhnya rampung, hingga rekonstruksi wilayah yang belum berjalan sesuai harapan.

Belum hadirnya pasukan stabilisasi internasional serta keterbatasan akses bagi petugas komisi pemilu dan pemantau internasional juga disebut menjadi faktor penting di balik keputusan penundaan tersebut.

Keputusan Abbas diambil setelah serangkaian konsultasi dengan berbagai faksi politik Palestina. Penundaan ini juga disebut bertujuan membuka ruang dialog nasional guna memperkuat persatuan politik yang selama bertahun-tahun terpecah antara berbagai kelompok.

Sumber Palestina mengungkapkan bahwa pimpinan Fatah dan Hamas telah menyepakati penundaan pemilu dalam pertemuan yang berlangsung di Kairo pada pekan lalu. Kesepakatan itu memperkuat sinyal bahwa pelaksanaan pemilu pada November memang sulit direalisasikan.

Keraguan terhadap jadwal pemilu sebenarnya sudah muncul sejak awal. Banyak pengamat menilai kondisi keamanan di Gaza dan ketegangan yang terus berlangsung di Tepi Barat membuat pelaksanaan pemilu nasional menjadi tantangan besar.

Pemilu legislatif dan presiden terakhir Palestina berlangsung pada periode 2005-2006. Setelah itu, Hamas mengambil alih kendali Jalur Gaza, sementara Abbas terus memimpin Otoritas Palestina melalui dekret setelah masa jabatannya berakhir pada 2009.

Yang menarik, keputusan penundaan ini muncul hanya beberapa pekan setelah Abbas kembali menegaskan komitmennya untuk menggelar pemilu dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelumnya, Abbas juga telah menyampaikan komitmen tertulis kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengenai pelaksanaan pemilu Palestina. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengakuan Prancis terhadap negara Palestina.

Kini, dengan jadwal baru pada September 2027, masa tunggu rakyat Palestina untuk kembali mengikuti pemilu nasional semakin panjang. Keputusan ini sekaligus menandai berlanjutnya ketidakpastian politik di tengah konflik dan krisis yang masih membayangi wilayah Palestina. (Mun)