Komunitas Internasional Kecam AS atas Penolakan Visa Pejabat Palestina

AKTUALITAS.ID – Amerika Serikat menuai kecaman internasional setelah mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan sekitar 80 pejabat Otoritas Palestina (PA) menjelang Sidang Umum PBB September 2025. Keputusan kontroversial yang diumumkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio ini dinilai melanggar hukum internasional dan Perjanjian Markas Besar PBB.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menyebutkan hanya delegasi Palestina yang bertugas di misi PBB di New York yang dikecualikan dari larangan tersebut. Sementara itu, Abbas diperkirakan batal hadir dan berpidato langsung di Majelis Umum sebagaimana tradisi tahunan.

Kebijakan ini muncul saat sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia, berencana mengakui kemerdekaan Palestina di forum PBB bulan depan. Abbas sebelumnya dijadwalkan menghadiri pertemuan tingkat tinggi bersama Prancis dan Arab Saudi pada 22 September mengenai solusi dua negara.

Langkah AS sontak memicu reaksi keras. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengecam keputusan tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Perjanjian Markas Besar.” Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mendesak Washington membatalkan kebijakan yang dinilai diskriminatif dan merusak kredibilitas PBB.

Uni Eropa pun bersuara tegas. Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri, Kaja Kallas, menyatakan seluruh anggota Uni Eropa kompak menolak langkah AS. “Markas besar PBB adalah ruang netral bagi perdamaian. Kehadiran di Majelis Umum tidak boleh dibatasi oleh keputusan sepihak,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyebut keputusan AS sebagai ancaman serius bagi fungsi PBB. “New York hanyalah tuan rumah, bukan pemilik PBB. Semua negara harus memiliki akses yang setara,” katanya di Kopenhagen.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi resmi dari Washington. “Kami berharap hal ini dapat segera diselesaikan. Penting bagi semua anggota dan pengamat PBB untuk tetap bisa terwakili,” ujarnya.

Langkah terbaru AS ini menambah daftar panjang kebijakan keras terhadap Palestina, termasuk pembatasan program kemanusiaan dan akses medis bagi warga Gaza. Situasi semakin menegang menyusul pernyataan militer Israel yang menetapkan kota terbesar di Gaza sebagai zona tempur. (Mun)