Bapanas Pastikan Stok Beras Tak Lebih dari Enam Bulan, Demi Kualitas Terbaik untuk Rakyat

AKTUALITAS.ID –  Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok beras di gudang Bulog tidak disimpan lebih dari enam bulan. Langkah ini diambil agar beras yang diterima masyarakat tetap segar, berkualitas, dan layak konsumsi.

“Perputaran stok beras maksimal enam bulan adalah langkah ideal agar masyarakat menerima beras dalam kondisi terbaik,” ujar Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Kebijakan itu juga menindaklanjuti arahan Komisi IV DPR RI yang meminta Bulog memastikan perputaran stok di gudang berjalan lancar. Menurut Sarwo, perhatian dari Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) menjadi dorongan penting bagi semua pihak untuk memperbaiki tata kelola logistik dan distribusi pangan nasional.

“Arahan Ibu Titiek agar stok beras tidak terlalu lama disimpan merupakan masukan yang konstruktif dan sejalan dengan upaya Bapanas menjaga kualitas beras,” tegasnya.

Sarwo menambahkan, Bapanas terus memperkuat koordinasi dengan Bulog dalam mempercepat penyaluran beras, baik lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan pangan. Ia juga mengapresiasi langkah Bulog yang memperluas saluran distribusi ke berbagai kementerian, lembaga, koperasi, dan pemerintah daerah.

“Sinergi ini bukan hanya menjaga stabilitas harga, tapi juga memperlancar sirkulasi stok di gudang agar bisa menyerap hasil panen petani tahun depan,” kata Sarwo.

Hingga akhir Oktober 2025, stok beras nasional yang dikelola Bulog tercatat mencapai 3,9 juta ton, mendekati rekor tertinggi 4,2 juta ton pada Juni lalu.

“Stok kita kuat dan aman, tapi mutunya juga harus tetap terjaga. Karena itu perputaran maksimal enam bulan menjadi kunci agar beras selalu layak konsumsi,” tandas Sarwo.

Sebelumnya, Titiek Soeharto saat kunjungan kerja ke Gudang Bulog Batubulan, Gianyar, Bali, menekankan pentingnya menjaga mutu beras di tengah stok nasional yang tinggi.

“Beras yang sudah lama disimpan sebaiknya segera disalurkan. Kalau ada yang mutunya menurun, bisa dicampur dengan beras baru agar tetap layak untuk bantuan,” ujarnya.

Komisi IV DPR RI diketahui membidangi urusan pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. (PURNOMO/DIN)