Mensos Saifullah Yusuf Tindak Lanjuti Temuan ICW soal Pengadaan Sekolah Rakyat

AKTUALITAS.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Kementerian Sosial akan menindaklanjuti masukan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan kerawanan dalam pengadaan program Sekolah Rakyat. Langkah tersebut diambil setelah Kemensos menerima sejumlah temuan dan catatan ICW mengenai mekanisme pengadaan, transparansi anggaran, hingga potensi praktik korupsi.

“Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama, tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi. Apa yang disampaikan ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial. Saya dan Pak Wamen akan menindaklanjuti, mendalami, dan mengambil langkah-langkah nyata agar seluruh praktik yang tidak baik bisa dimitigasi dan dihindari,” ujar Saifullah Yusuf usai bertemu jajaran ICW di kantor lembaga tersebut, Jumat (24/7/2026).

Saifullah menjelaskan, pertemuan tersebut menghasilkan tiga poin penting. Pertama, Kemensos menerima berbagai masukan mengenai proses pengadaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kedua, terdapat sejumlah kesamaan antara temuan ICW dengan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemensos maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dinilai dapat menjadi dasar perbaikan sistem pencegahan korupsi di lingkungan kementerian.

Ia menambahkan, Kemensos membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan kritik, saran, maupun laporan yang disertai data pendukung. Menurutnya, masukan berbasis data akan memudahkan kementerian melakukan evaluasi dan menyusun kebijakan yang mampu mencegah praktik korupsi sejak dini.

Saifullah juga menyebut catatan ICW merupakan bentuk peringatan bagi seluruh jajaran Kemensos agar terus memperkuat integritas serta memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan korupsi pada akhirnya akan terungkap sehingga langkah pencegahan harus menjadi prioritas.

“Ini adalah peringatan bagi jajaran Kementerian Sosial. Kita harus memperkuat integritas dan memperbaiki tata kelola supaya hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Kita harus menyadari bahwa tindakan-tindakan korupsi itu pada waktunya akan ketahuan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator ICW Almas Ghaliya Putri Sjafrina menjelaskan lembaganya saat ini sedang mengkaji pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, terutama dari sisi konsep kebijakan hingga pengelolaan anggaran. ICW memandang pendidikan harus dijalankan secara adil dan inklusif, sehingga penggunaan anggaran negara wajib memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kami sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini ada beberapa catatan, mulai dari soal pemilihan metode pengadaan, kemudian ada dugaan markup dengan melihat harga, kemudian juga ada sorotan terkait penyedia yang berulang dan sebagainya. Semua itu masih kami dalami,” ujar Almas.

Almas menjelaskan ICW sebelumnya telah mendatangi Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan untuk meminta sejumlah dokumen dan informasi pendukung. Data tersebut dibutuhkan agar kajian yang dilakukan semakin komprehensif sebelum lembaganya menyampaikan kesimpulan maupun rekomendasi.

Menurut Almas, pengawasan terhadap Program Sekolah Rakyat penting dilakukan karena program strategis pemerintah memiliki risiko penyimpangan anggaran apabila tata kelolanya tidak diperkuat. ICW berharap setiap rupiah anggaran publik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

Ia menambahkan, sektor pendidikan selama ini masih menjadi salah satu bidang yang kerap tersangkut perkara korupsi. Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan mengingat Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan pendidikan, mulai dari tingginya angka anak putus sekolah, kesejahteraan guru, hingga peningkatan mutu pendidikan.

Karena itu, ICW menegaskan komitmennya untuk terus melakukan kajian, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Organisasi masyarakat sipil tersebut berharap pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan sehingga tidak terjadi kebocoran dan manfaat program dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.