Belanja Pertanian di Bali, Pemerintah Kucurkan Rp66,31 Miliar

AKTUALITAS.ID – Guna mendukung produktivitas dan perekonomian daerah di Provinsi Bali, Pemerintah pusat mengucurkan belanja negara sebesar Rp66,31 miliar selama Januari-Oktober 2025 untuk membiayai kebutuhan penunjang infrastruktur pertanian dan perkebunan.

“Sampai saat ini realisasi itu sebesar 63,83 persen dari total alokasi mencapai Rp103,88 miliar pada 2025,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Muhammad Mufti Arkan di Denpasar, Bali, Selasa (25/11/2025).

Ia mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyerangan anggaran tersebut.

Pasalnya, ia menilai realisasi itu terbilang masih rendah yang diperkirakan karena beragam sebab di antaranya penyesuaian petunjuk teknis dengan kementerian pusat hingga kontrak yang baru diselesaikan.

“Ada banyak sebab seperti petunjuk teknis belum keluar, kontrak baru mulai awal tahun, kemudian baru diselesaikan akhir tahun. Mudah-mudahan dalam dua bulan ini bisa segera naik realisasinya,” ucapnya.

Ia merinci dana tersebut disalurkan melalui dua skema yaitu transfer ke daerah (TKD) dan belanja pemerintah pusat (BPP).

Adapun penyaluran melalui TKD memiliki pagu Rp2,67 miliar dengan realisasi Rp1,33 miliar atau 50 persen.

“Anggaran itu (TKD) terutama mendukung bantuan operasional penyuluh pertanian,” imbuhnya.

Sedangkan, penyaluran melalui BPP memiliki pagu Rp101,21 miliar dengan realisasi mencapai Rp64,97 miliar atau 64,20 persen.

Komponen terbesarnya, lanjut dia, berasal dari kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi baik irigasi daerah, bendungan, pengendali banjir, maupun irigasi multikomoditas.

Dari komponen tersebut, kegiatan yang terealisasi paling tinggi mencapai hingga 94 persen adalah rehabilitasi jaringan irigasi multikomoditas dan prasarana pendukung
ketahanan pangan.

Sedangkan, beberapa kegiatan strategis lainnya justru masih di bawah 60 persen yaitu pengadaan alat dan mesin pra panen sebesar 58,78 persen, koordinasi pendampingan program strategis sebesar 37,38 persen, dokumen teknis dan kelembagaan irigasi hingga 35 persen.

Mufti menambahkan apabila dibandingkan tahun sebelumnya belanja untuk sektor tersebut mengalami penurunan.

Selain karena faktor efisiensi, juga didorong tidak adanya infrastruktur skala besar yang dibangun tahun ini seperti bendungan untuk kebutuhan pengairan.

Ia mencontohkan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar yang dialokasikan dari APBN dalam tahun jamak 2022 hingga 2024 dikucurkan sebesar Rp582 miliar.

Adapun bendungan yang dibangun mulai 2018 itu total menelan biaya mencapai Rp1,5 triliun.

Selain itu, lanjut dia, ada juga Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng pada 2022 dengan anggaran tahun jamak mencapai Rp820 miliar.

Ia menjelaskan pemerintah memberikan perhatian besar untuk mendukung sektor pertanian termasuk perkebunan kakao di dalamnya sebagai salah satu produk unggulan di Bali.

Produk kakao misalnya cokelat dari Bali bahkan telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.

Mufti menambahkan sektor pertanian, perkebunan termasuk kakao berkontribusi terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Bali yakni pada 2023 mencapai 1,36 persen dan 1,34 persen pada 2024.

“Kontribusi khusus kakao (ke PDRB) itu tidak besar tapi dia unik karena meningkatkan nilai tukar petani (NTP). Di Bali sedikit NTP di atas 100, tapi kakao itu cukup tinggi yang terakhir pada Oktober 2025 di atas (indeks) 100,” ucapnya.

Meski begitu, Mufti mengakui produk pertanian, kehutanan dan perkebunan yang berorientasi ekspor masih menemui sejumlah tantangan salah satunya kampanye hitam yang ditengarai karena faktor persaingan antarnegara.

Untuk memitigasi itu, pihaknya menggandeng lintas kementerian/lembaga untuk melakukan upaya peredaman kampanye negatif produk ekspor Indonesia.

“Kami terjun ke pasar, melihat produk. Kalau ada mencantumkan kampanye negatif, kedutaan langsung mengirim surat mempertanyakan apa dasar kampanye itu. Setelah itu mereka melakukan koreksi,” ucapnya.

(Ari Wibowo/goeh)