NASIONAL
Komisi XI Desak Antisipasi Ekonomi Imbas Konflik Iran
AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan konkret dalam mengantisipasi potensi tekanan ekonomi nasional akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Seruan ini muncul di tengah kekhawatiran akan lonjakan harga minyak global dan volatilitas pasar keuangan, terutama menjelang momentum Ramadhan dan Idul Fitri.
Misbakhun menilai bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah berisiko mengganggu rantai pasok energi global, yang dapat memicu kenaikan harga minyak, menekan nilai tukar rupiah, membebani subsidi energi APBN, serta mendorong inflasi domestik. “Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa,” jelasnya pada Senin (2/3/2026).
Politisi Partai Golkar itu meminta Kementerian Keuangan untuk menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk mempertimbangkan penyesuaian postur belanja negara. Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja dianggap krusial untuk menjaga ruang APBN tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.
Selain itu, Misbakhun juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar keuangan. Stabilitas ini penting bagi dunia usaha dan rasa aman masyarakat.
Pemerintah juga didorong untuk memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri. Langkah penyangga diperlukan agar kenaikan harga BBM domestik tidak menimbulkan efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya, demi melindungi daya beli masyarakat saat Ramadhan dan Idul Fitri. Komisi XI DPR RI akan terus memantau respons kebijakan pemerintah terhadap perkembangan konflik ini. (Bowo/Mun)
-
NASIONAL16/07/2026 21:00 WIBAkhir Juli, Pemerintah Umumkan Kebijakan Baru Pajak JHT dan Outsourcing
-
EKBIS16/07/2026 20:00 WIBDari Aset Jiwasraya ke IPO COIN, Ekonom Pertanyakan Tata Kelola dan Transparansi Pemilik Manfaat
-
EKBIS16/07/2026 23:35 WIBIndodax Langgar Aturan OJK dan Bappebti, Polri: Bisa di Pidana
-
RIAU17/07/2026 13:30 WIB15 Ribu Hektare Lahan di Riau Hangus Dilalap Api
-
OTOTEK16/07/2026 22:00 WIBGIIAS 2026 Jadi Arena Mobil Listrik Baru,
-
POLITIK16/07/2026 19:30 WIBKoruptor akan Jera Jika Dimiskinkan dan Diberi Hukuman Mati
-
JABODETABEK16/07/2026 20:30 WIBPramono Anung Cari Skema Non APBD untuk Bangun Kembali JPO Tendean
-
JABODETABEK17/07/2026 07:30 WIBJakarta Siaga, 4.132 Personel Amankan Gelombang Aksi Mahasiswa

















