DPR Minta BGN Selesaikan Masalah SPPG, Baru Libatkan Kantin Sekolah

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum mengembangkan skema baru pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kantin sekolah. Pasalnya, masih banyak persoalan di lapangan yang belum diselesaikan sehingga rencana tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak.

“Satu persoalan saja belum selesai yaitu soal dapur yang sudah diberi approval oleh BGN dan sudah bangun dapur 100 persen saja masih jadi masalah karena belum dioperasikan dan jika tidak dioperasikan BGN pemerintah tanggung jawab atas kerugian tersebut,” kata Irma kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Menurut politikus Partai NasDem itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG yang saat ini sudah berjalan. Evaluasi tersebut mencakup dugaan keberadaan dapur fiktif, praktik jual beli titik operasional, hingga kesiapan fasilitas dapur yang belum memenuhi standar operasional.

Ia menegaskan proses verifikasi harus dilakukan secara ketat terhadap seluruh dapur yang telah memperoleh persetujuan agar program berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Baru setelah itu verifikasi dapur-dapur baru yang sudah dapat approval, terutama mereka harus sudah punya pengolahan limbah atau IPAL,” ujarnya.

Meski meminta pemerintah fokus membenahi SPPG, Irma tidak menolak sepenuhnya usulan pelibatan kantin sekolah dalam program MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat diterapkan sepanjang pengelola kantin memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah, terutama terkait standar kebersihan dan keamanan pangan.

“Sedangkan untuk sekolah yang punya kantin bagus dan mau dioperasikan juga tidak apa-apa, asal profesional dan memenuhi ketentuan laik higienis,” kata dia.

Irma menilai Program MBG merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Banyak masyarakat telah mengeluarkan modal untuk membangun dapur beserta seluruh perlengkapannya sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut. Karena itu, pemerintah diminta memastikan seluruh pihak memperoleh kepastian dan tidak mengalami kerugian.

“Program MBG ini kan program pemerintah yang sebetulnya joint operation dengan rakyat. Pemerintah punya program, rakyat bermodalkan dapur dan seluruh peralatan. Ini program yang sangat bagus karena mengikutsertakan rakyat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu jangan sampai ada yang dirugikan, harus win win solution,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk mengkaji alternatif pelaksanaan Program MBG, termasuk melalui kantin sekolah. Namun, hingga kini ketentuan tersebut belum dapat diterapkan karena Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola MBG masih mengatur pelaksanaan program hanya melalui dapur SPPG.

“Kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pak Presiden pun tadi mengatakan silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh,” kata Agustina.

Dengan demikian, rencana pelibatan kantin sekolah masih memerlukan kajian lebih lanjut. Sementara itu, DPR meminta BGN memusatkan perhatian pada penyelesaian berbagai persoalan dapur MBG agar program berjalan optimal dan tepat sasaran.