Soroti Dugaan KUR Fiktif Rp40 Miliar di Jember, Kawendra Desak BNI Evaluasi Total

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian, meminta PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk segera melakukan pembenahan menyeluruh menyusul dugaan kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dugaan penyimpangan tersebut disebut merugikan sekitar 900 petani dengan nilai kerugian mencapai lebih dari Rp40 miliar.

“Saya dapat kabar, di dapil saya mendapatkan amanah untuk mengawal Gus Rivqy di Jember, dapilnya sama, ada KUR fiktif. Sekitar 900 petani yang menjadi korbannya,” ujar Kawendra kepada Aktualitas.id, Rabu (15/7/2026).

Politikus Gerindra itu mengatakan dugaan penyimpangan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kasus biasa. Menurut dia, BNI perlu menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan dalam penyaluran KUR di seluruh daerah.

Kawendra menjelaskan para petani diduga menjadi korban penyalahgunaan data pribadi untuk pengajuan kredit. Mereka, kata dia, hanya menerima uang antara Rp50 ribu hingga Rp250 ribu. Sementara nilai kredit yang diajukan atas nama mereka jauh lebih besar.

“Datanya disalahgunakan. Mereka hanya dikasih Rp50 ribu sampai Rp250 ribu, tetapi data mereka dipakai. Kerugiannya mencapai Rp40 miliar lebih,” kata dia.

Selain menyoroti dugaan kasus di Jember, Kawendra mengapresiasi komitmen BNI yang terus melakukan evaluasi terhadap program Kredit Usaha Rakyat. Menurutnya, laporan kinerja tahunan perusahaan menjadi dasar penting untuk mengukur efektivitas berbagai program pembiayaan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Ia menilai penguatan sistem pengawasan menjadi langkah penting mengingat besarnya peran bank milik negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan BNI perlu menyusun langkah perbaikan secara konkret agar praktik serupa tidak terulang. Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan pada aspek administratif, tetapi juga harus menyentuh mekanisme pengawasan di lapangan.

“Harus ada treatment yang berbeda. Transformasi dan rencana ke depannya seperti apa harus jelas,” tegasnya.

Kawendra juga berharap jajaran pimpinan BNI memiliki semangat yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas berbagai bentuk penyimpangan. Menurut dia, praktik fraud di sektor perbankan pada akhirnya akan merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat program pemerintah.

“Saya rasa para pemimpin BNI yang ada di pusat, semoga semangatnya sejalan dengan Presiden Prabowo untuk memberantas kecurangan atau fraud seperti ini. Karena yang terimbas langsung adalah masyarakat,” ujarnya.