AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin menyinggung soal buzzer yang kerap mengusik masyarakat ketika melayangkan kritik terhadap pemerintah. Dia mempersilakan masyarakat mengkritisi pemerintah menggunakan buzzer asal kritikannya bermanfaat bagi bangsa dan negara.
“Ya soal buzzer ya tinggal ini, yang mengkritik juga pakai buzzer aja. Kan namanya dunia teknologi ya silakan saja begitu, tidak ada masalah. Tapi sepanjang kritiknya kritik membangun untuk bangsa dan negara kita dukung,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).
Dia berpesan, masyarakat mesti mengkritik pemerintah sesuai data dan fakta. Kemudian, mempertimbangkan kritikannya dari berbagai aspek.
“Kritik membangun itu kan kritik dengan baik. Kritik membangun kan dengan mempertimbangkan segala aspek etika tata krama kemudian fakta dan data dan sebagainya,” ujarnya.
Menurutnya, kritikan untuk pemerintah bisa dilayangkan dari berbagai cara. Contohnya, dengan pernyataan maupun buku.
“Kritik bisa lewat mana saja, bisa lisan bisa melalui media, bisa melalui tulisan bisa melalui buku begitu,” tutup politisi Golkar itu.
Sebelumnya, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal masyarakat harus aktif memberikan kritikan kepada pemerintah menuai pro dan kontra. Para warga net menilai saat ini pihak-pihak yang mengkritik justru dijerat kasus hukum dan diserang buzzer.
Terkait hal tersebut, Jubir Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman menilai, seharusnya publik membedakan kritikan dengan hoaks. Sehingga hal tersebut nantinya akan berpotensi terkena pidana.
“Publik mesti belajar pada media atau pers bagaimana cara menyampaikan informasi atau kritik, yang selalu kokoh setidaknya pada kebenaran, akurasi, dan verifikasi. Sehingga bisa membedakan kritik dengan hoaks, fitnah, pencemaran nama baik yang berpotensi terkena pidana sesuai UU ITE,” katanya dalam pesan singkat, Rabu (10/2).
Dia pun mengklaim sering kali diserang oleh buzzer. Sebab itu, Fadjroel menggunakan, fitur block di akun media sosialnya agar bisa menyaring para pengikutnya.
“Akun medsos saya 24 jam diserang buzzer. cara terbaik pakai fitur blok, kalau serangan tak bisa ditolerir lagi,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila terjadi potensi maladministrasi pelayanan publik. Menurut dia, semua pihak harus terlibat agar pelayanan publik di Indonesia lebih baik lagi.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” jelas Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, Senin (8/2).
Dia mengapreasi kerja keras Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik di tanah air baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Jokowi menyadari memang masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Saya yakin Ombudsman RI juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang,” tuturnya.
