Karhutla Makin Darurat, PKB Desak Status Bencana Nasional

AKTUALITAS.ID – Desakan agar pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional kembali menguat dari DPR. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, menilai kondisi karhutla yang melanda sejumlah wilayah saat ini sudah berada dalam situasi darurat dan membutuhkan langkah luar biasa dari pemerintah.

Menurut Daniel, penetapan status bencana nasional diperlukan agar dukungan anggaran dapat dimaksimalkan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus menjamin perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.

“Tetapkan status bencana karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini termasuk kepada warga yang terdampak,” kata Daniel kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Ketua DPP PKB tersebut menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama warga yang tinggal di daerah pedalaman dan wilayah yang mengalami paparan asap dalam waktu lama.

Ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan masker, oksigen, layanan kesehatan, vitamin, air bersih hingga bantuan pangan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.

Selain warga, Daniel juga menyoroti nasib para relawan yang selama ini berada di garis depan membantu upaya pemadaman. Menurutnya, para relawan telah mempertaruhkan keselamatan demi membantu memadamkan api sehingga layak mendapatkan perhatian khusus dari negara.

“Termasuk perhatian kepada relawan warga biasa yang sudah meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa mereka, pastikan makan dan minum mereka, seragam yang aman, masker, dan alat-alat perlengkapan pemadam, bahkan mereka layak dapat anggaran insentif,” ujarnya.

Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari water bombing, modifikasi cuaca hingga pemadaman melalui jalur darat. Namun, ia menilai kondisi tahun ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya.

Menurutnya, lahan gambut yang sangat kering membuat api membakar hingga lapisan bawah tanah sehingga proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit.

“Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian, lahan gambut sudah sangat kering dan dalam sehingga sangat sulit dilakukan pemadaman,” kata Daniel.

Ia menilai persoalan terbesar justru terletak pada aspek mitigasi dan pencegahan yang dinilai belum berjalan optimal sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.

Karena itu, Daniel meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi sekaligus tidak ragu menambah anggaran penanganan karhutla yang saat ini telah masuk kategori darurat.

Menurutnya, DPR bahkan sudah mendorong penetapan status bencana nasional sejak awal kebakaran terjadi. Namun hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan tersebut.

“Masyarakat tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak,” tegasnya.

Selain fokus pada penanganan darurat, Daniel juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap perusahaan yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Ia menilai pencabutan izin usaha saja tidak cukup. Menurutnya, pemilik perusahaan yang terbukti bertanggung jawab harus menerima hukuman berat agar memberikan efek jera.

“Hukum berat bagi pelaku korporasi yang menjadi penyebab kebakaran, tidak hanya mencabut izin usaha tetapi pemilik perusahaan harus mendapat hukuman yang berat, hal ini untuk memastikan efek jera,” katanya.

Daniel mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, kehidupan sosial hingga hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga yang terdampak kabut asap lintas batas.

Karena itu, ia mendesak pemerintah tidak hanya fokus memadamkan api, tetapi juga memperkuat pencegahan, memperketat pengawasan lahan, serta menindak tegas pelaku pembakaran agar bencana serupa tidak terus berulang dari tahun ke tahun. (Mun)