Dolar Tembus Rp 22.000? Hashim Warnai Bencana Besar Ekonomi RI

AKTUALITAS.ID – Alarm bahaya bagi perekonomian Indonesia berbunyi keras. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, membongkar skenario terburuk yang berpotensi menghancurkan nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka psikologis Rp 20.000 sampai Rp 22.000 per dolar AS.

Pemicunya tak main-main: ancaman lembaga riset global MSCI yang bersiap menurunkan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Berbicara dalam Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026), Hashim menegaskan bahwa sinyal merah dari MSCI bakal menjadi ‘pemicu bom waktu’ bagi pelarian modal asing (capital outflow) secara masif di bursa saham nasional.

“Kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, rupiah bisa semakin lemah. Saya sudah hitung bisa Rp 20.000 sampai Rp 21.000. Ada yang bilang Rp 22.000,” ujar Hashim blak-blakan.

Hashim bahkan mengaku telah berdiskusi intensif dengan CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani. Hasil kalkulasinya mengerikan: jika skenario terburuk ini terjadi, beban utang luar negeri Indonesia bakal melambung tinggi dan mencekik keuangan negara.

“Pinjaman luar negeri kita harus kita bayar lebih mahal, ini bisa jadi bencana dan malapetaka bagi ekonomi Indonesia,” tegasnya dengan nada tinggi.

Bukan tanpa alasan MSCI memberi ultimatum keras. Hashim secara gamblang menuding biang kerok dari ancaman pemangkasan status ini adalah menjamurnya praktik perdagangan tidak sehat di pasar modal, terutama fenomena ‘saham gorengan’ yang dibiarkan melenggang.

Ia menyentil ulah oknum pemain saham yang sengaja memanipulasi harga demi keuntungan sesaat, tanpa memedulikan risiko kehancuran sistemik.

“Saya nggak usah sebut siapa, tapi ada saham-saham yang istilahnya digoreng, itu betul atau tidak? Ini yang disorot, dan dipertahankan, dan dipersoalkan,” sergah Hashim tajam.

Langkah kotor tersebut, menurut Hashim, kini dibaca dengan telat oleh para investor global. Saham-saham bermasalah ini umumnya memiliki porsi saham publik (free float) yang sangat terbatas, namun memiliki rasio harga terhadap laba (Price to Earnings Ratio / PER) yang tidak wajar.

“Free float-nya terbatas, P/E Ratio-nya itu gila-gilaan, tidak masuk akal. Ini yang dipersoalkan investor asing!” pungkasnya menohok (Firman/Mun)