Puas Tapi Tak Kenal: PR Besar Pemprov DKI dalam Mengampanyekan Program ke Masyarakat

AKTUALITAS.ID – Sejumlah program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai memuaskan masyarakat, namun sayangnya kurang maksimal dalam hal sosialisasi. Hal ini terungkap dalam pemaparan Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, terkait hasil survei matrik awareness (pengetahuan publik) dan kepuasan terhadap program-program “Quick Wins” Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

Hasyibulloh menjelaskan, terdapat sejumlah program yang masuk dalam kuadran IV survei, di antaranya job fair, balai latihan kerja, dan anugerah Benyamin. Program-program ini menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi di kalangan masyarakat Jakarta yang telah merasakan manfaatnya. Namun, ironisnya, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan program-program tersebut terbilang cukup rendah.

“Hal ini terjadi karena Pemprov DKI langsung mengeksekusi program tersebut di beberapa wilayah, namun tanpa sosialisasi masif melalui media massa ataupun media sosial,” ujar Hasyibulloh saat memaparkan hasil survei di Twin House, Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (24/6/2025).

Lebih lanjut, Hasyibulloh mengatakan banyak warga Jakarta yang sebenarnya telah merasakan manfaat program-program tersebut, namun tidak menyadari bahwa program itu merupakan bagian dari inisiatif Pemprov DKI yang terstruktur dan memiliki nama.

“Sehingga mereka pernah mengikuti program tersebut namun ketika ditanyakan pada mereka apakah mereka tau program tersebut di sosialisasikan di media masa atau media sosial mereka cenderung menjawab tidak mengetahui program tersebut disosialisasikan atau diamplifikasikan di sana,” jelasnya.

Menanggapi hasil survei ini, Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro, menyatakan masyarakat Jakarta secara umum telah menikmati sejumlah program yang direalisasikan oleh Pemprov DKI dalam 3,5 bulan terakhir. Ia menilai tujuan dan visi misi Pemprov DKI sudah mulai sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat.

“Saya lihat lebih kongkret dirsakan masyarakat. Selama 3,5 bulan (Pemprov DKI) tujuan visi misinya (sudah sesuai belum),” kata Siti Zuhro.

Siti Zuhro pun mendorong Pemprov DKI untuk lebih gencar menyosialisasikan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain itu, ia memberikan kritik konstruktif terkait kondisi fasilitas publik di Jakarta. Menurutnya, Pemprov DKI perlu melakukan perbaikan yang signifikan, terutama dalam pengelolaan sampah yang masih belum maksimal serta banyaknya fasilitas umum yang tidak layak pakai.

“Perbaikan kualitas pelayanan publik ditingkatkan. Kalau Jakarta mau take off menjadi kota global yang dijual itu adalah servisnya,” pungkas Siti Zuhro, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh demi mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global. (Mun)