Gubernur DKI: Kami Tak Akan Mencabut KJP Siswa yang Terlibat Demo

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tidak akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang terlibat aksi demonstrasi. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, di Jakarta, Jumat (29/8/2025).

“Urusan KJP itu kewenangan penuh Pemerintah Jakarta. Dan dalam hal ini tidak ada keinginan kami untuk mencabut KJP,” tegas Pramono.

Meski begitu, Pramono mengimbau agar seluruh siswa tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa. Ia telah meminta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana, untuk mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah mengenai imbauan tersebut.

Sebelumnya, Disdik DKI memberikan kebijakan khusus bagi sekolah-sekolah yang berada di sekitar lokasi unjuk rasa. Untuk menjaga keamanan peserta didik, siswa diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar dari rumah dengan tetap berada dalam pengawasan orang tua.

Kepala Disdik DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan kebijakan ini diambil setelah dilakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang dekat dengan titik aksi maupun lokasi rawan perlintasan massa.

“Jika ada kondisi sekolah yang dekat dengan lokasi unjuk rasa, atau berdasarkan jarak tempuh siswa serta permohonan orang tua, maka anak diperkenankan belajar dari rumah. Namun, komunikasi dengan orang tua harus tetap intensif untuk memastikan keberadaan anak,” jelas Nahdiana dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).

Selain itu, Disdik juga telah menerbitkan Surat Instruksi Nomor 31 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Sekda Nomor 62 Tahun 2025 tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum. Surat tersebut menekankan pentingnya menjaga agar siswa tetap fokus pada kegiatan belajar mengajar, bukan ikut aksi di jalanan.

Dengan demikian, Pemprov DKI menegaskan komitmennya untuk tetap melindungi hak pendidikan siswa melalui KJP, sembari menjaga keamanan dan keselamatan pelajar dari potensi risiko demonstrasi. (Yan Kusuma/Mun)