Ganjil Genap Jakarta Masuk Meja Evaluasi

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengevaluasi kebijakan ganjil genap yang sudah diterapkan selama satu dekade. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menilai perlu ada kajian ulang terhadap efektivitas aturan tersebut, termasuk dampaknya terhadap perekonomian dan kondisi lalu lintas di Ibu Kota.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan evaluasi tidak hanya menyentuh aspek kemacetan, tetapi juga mencakup wilayah serta ruas jalan yang saat ini masuk dalam skema ganjil genap.

Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki konsekuensi yang perlu ditinjau lebih mendalam. Di satu sisi, aturan ganjil genap dinilai mampu menekan kepadatan lalu lintas. Namun di sisi lain, terdapat sejumlah dampak terhadap aktivitas ekonomi yang juga harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah.

“Antara perekonomian dan kemacetan memang harus menjadi perhatian. Ada sektor yang terdampak sehingga hal ini akan dilihat kembali, termasuk lokasi dan rute ganjil genap yang saat ini diterapkan,” ujar Budi, Rabu (30/9/2026).

Dishub DKI juga mengaku menerima berbagai masukan terkait permintaan relaksasi atau pelonggaran kebijakan ganjil genap. Seluruh usulan tersebut akan menjadi bagian dalam proses evaluasi yang saat ini tengah berjalan.

Meski demikian, Budi menegaskan hingga saat ini belum ada perubahan aturan maupun keputusan untuk menghapus atau memperluas penerapan ganjil genap di Jakarta.

“Belum ada perubahan kebijakan. Saat ini kami masih melakukan evaluasi dan melihat kembali bagaimana efektivitas ganjil genap selama 10 tahun terakhir,” katanya.

Menariknya, di tengah evaluasi yang dilakukan, Dishub DKI mengakui bahwa ganjil genap masih terbukti efektif mengurangi kemacetan. Data dan pengamatan di lapangan menunjukkan arus kendaraan cenderung lebih lancar saat kebijakan tersebut diberlakukan dibandingkan ketika pembatasan tidak diterapkan.

“Faktanya memang sangat efektif dalam mengurangi kemacetan dan manfaat itu masih terus dirasakan hingga sekarang,” tegas Budi.

Evaluasi yang tengah dilakukan ini diperkirakan menjadi penentu arah kebijakan transportasi Jakarta ke depan. Pemerintah akan menimbang keseimbangan antara kebutuhan mobilitas masyarakat, kelancaran lalu lintas, dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi sebelum mengambil keputusan lanjutan terkait masa depan ganjil genap di Ibu Kota. (Irawan/Mun)