NASIONAL
Cina Klaim Natuna, Sohibul: Buat Apa Investasi Kalau Korbankan Kedaulatan
AKTUALITAS.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Sohibul Iman mengingatkan soal kasus China yang mengklaim Natuna. Ia meminta ,agar persoalan investasi jangan sampai mengorbankan kedaulatan negara. “Janganlah mengait-ngaitkan kedaulatan dengan persoalan investasi. Itu dua hal yang sangat jauh sekali. Investasi kita butuhkan, tetapi kalau itu kemudian mengorbankan kedaulatan, buat apa investasi,” kata Sohibul di […]
AKTUALITAS.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Sohibul Iman mengingatkan soal kasus China yang mengklaim Natuna. Ia meminta ,agar persoalan investasi jangan sampai mengorbankan kedaulatan negara.
“Janganlah mengait-ngaitkan kedaulatan dengan persoalan investasi. Itu dua hal yang sangat jauh sekali. Investasi kita butuhkan, tetapi kalau itu kemudian mengorbankan kedaulatan, buat apa investasi,” kata Sohibul di DPP PKS, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Dia bilang, Pemerintah RI pastinya menghormati persahabatan dengan Cina. Tetapi, tak mentolerir kalau sahabat tersebut mencederai aturan-aturan persahabatan itu sendiri.
“China terbukti masuk ke perairan Indonesia dan itu sudah dinyatakan tidak sah. Jadi, PKS mendorong Pemerintah Indonesia, untuk bersikap tegas, karena ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kami minta Pak Jokowi, kemudian Pak Menko Polhukam dan juga Menhan untuk bersikap tegas,” jelas Sohibul.
Terkait sikap beda sejumlah menteri, ia meminta Jokowi menyatukan pendapat para pejabat pembantunya. Hal ini penting, agar jangan dibiarkan ada aneka ragam pendapat.
“Karena itu, akan melemahkan kita, dari sisi pihak luar mereka akan sangat enjoy melihat di antara pejabat sendiri berbeda pendapat. Kita minta pak Jokowi meningkatkan pengelolaan pemerintahannya,” kata Sohibul.
Ia meminta, para menteri mengikuti apa yang disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Sebab, pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan yang meminta jangan dibesar-besar dianggap tak ada ketegasannya sama sekali.
“Walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi, yang harus diplomasi seperti itu justru menlu sebetulnya. Yang ini harusnya lebih tegas, kok terbalik, menlu tegas, malah yang ini justru berdiplomasi,” tutur Sohibul.
-
POLITIK09/10/2026 07:00 WIBPKB Dorong Pembentukan Pansus Ijazah Gibran
-
NUSANTARA09/10/2026 07:30 WIBGunung Anak Krakatau Erupsi Saat Senja
-
EKBIS09/10/2026 09:30 WIBIHSG Terjun Bebas Nyaris Jebol ke Bawah 6.000
-
POLITIK09/10/2026 11:02 WIBGolkar Pastikan Prabowo Maju Lagi di 2029
-
EKBIS09/10/2026 11:30 WIBHarga Emas Antam Sentuh Rp2,572 Juta per Gram
-
OTOTEK09/10/2026 13:30 WIBWhatsApp Resmi Tak Bisa Dipakai di HP Ini
-
JABODETABEK09/10/2026 08:30 WIBGeger! Mayat Perempuan Terikat Ditemukan di Kamar Kos
-
POLITIK09/10/2026 15:00 WIBKPP DEM Gelar Media Session, KPU DKI Tekankan Pentingnya Pemahaman Regulasi Pemilu
















