NASIONAL
DPR Desak Polisi Tangkap Preman Berkedok Ormas Pemalak THR

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak pihak kepolisian untuk menindak tegas aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang semakin meresahkan masyarakat. Ia meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku yang memaksa meminta tunjangan hari raya (THR) dengan cara-cara intimidatif.
Menurut Abdullah, praktik ini bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, masyarakat, instansi pemerintah, hingga pengusaha menjadi korban pemalakan. Aksi mereka semakin marak menjelang hari raya, di mana mereka berkeliling ke berbagai lokasi, termasuk lembaga pendidikan, pabrik, instansi pemerintah, serta toko-toko untuk meminta THR secara paksa.
Premanisme Berkedok Ormas Makin Merajalela
Abdullah menyoroti bagaimana kelompok ini merasa berkuasa di wilayah tertentu, sehingga dengan leluasa melakukan pemerasan. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan jika permintaan mereka tidak dipenuhi.
“Tidak sedikit dari mereka yang membawa senjata tajam dan melakukan tindakan brutal terhadap korban. Ini jelas bentuk premanisme yang harus diberantas,” tegas Abdullah.
Fenomena ini semakin menjadi sorotan publik setelah beberapa aksi mereka terekam kamera dan viral di media sosial. Masyarakat pun secara luas mengecam tindakan tersebut, mendorong kepolisian untuk bertindak lebih tegas.
Polisi Diminta Buat Posko Pengaduan
Sebagai solusi, Abdullah mengusulkan agar kepolisian membuka posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang menjadi korban pemalakan berkedok ormas. Menurutnya, keberadaan posko ini dapat mempermudah warga untuk melaporkan kasus yang mereka alami tanpa rasa takut.
“Saya mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menangkap beberapa pelaku yang menebar teror. Namun, polisi harus lebih sigap dan cepat bertindak jika ada laporan pemerasan berkedok THR,” tambahnya.
Sejumlah kasus pemalakan ini telah terjadi di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di sebuah pabrik di Bantar Gebang, Kota Bekasi, di mana seorang preman berkedok ormas meminta THR secara paksa sebelum akhirnya ditangkap polisi setelah aksinya viral. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Bekasi, di mana anggota ormas merusak kantor Dinas Kesehatan, serta seorang anggota LSM yang menganiaya satpam sekolah karena tidak diberi THR.
Abdullah pun mengajak masyarakat untuk berani melapor jika mengalami pemerasan serupa. “Jangan takut! Premanisme tidak boleh dibiarkan tumbuh subur. Mari bersama-sama lawan aksi pemerasan yang merugikan banyak pihak,” tutupnya. (YAN KUSUMA/DIN)
-
EKBIS09/06/2025 10:30 WIB
Harga Emas Terjun Bebas, Antam Sentuh Rp 1,9 Juta per Gram
-
RAGAM09/06/2025 12:30 WIB
Luka di Tanah Kaya: Konflik Tambang di Indonesia dan Ketika Nikel Mencabik Raja Ampat
-
EKBIS09/06/2025 09:30 WIB
Harga Beras dan SPHP Masih Melambung Tinggi Hari Ini, 9 Juni 2025
-
NASIONAL09/06/2025 06:00 WIB
Wakil Ketua MPR: Hukum Tegas untuk Pelaku Pertambangan Ilegal di Raja Ampat
-
NASIONAL09/06/2025 07:00 WIB
Panas Raja Ampat: Golkar Ungkap Dalang di Balik Kritik Tambang yang Sasar Bahlil
-
POLITIK09/06/2025 09:00 WIB
Terganjal Usia? Pengamat Sebut Jokowi Lebih Masuk Akal Gabung PSI daripada PPP
-
POLITIK09/06/2025 12:00 WIB
Hindari Kericuhan 2029, PKS: RUU Pemilu Wajib Ketok Palu Tahun Ini
-
JABODETABEK09/06/2025 05:30 WIB
Hati-hati, Jakarta Diguyur Hujan Ringan Senin 9 Juni 2025