MKMK Pertanyakan Laporan Ijazah Palsu Arsul Sani ke Bareskrim Polri

AKTUALITAS.ID – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Gede Dewa Palguna, mengaku heran atas laporan dugaan ijazah palsu hakim konstitusi Arsul Sani yang dilayangkan ke Bareskrim Polri. Menurutnya, tudingan tersebut seharusnya lebih dulu ditanyakan kepada DPR RI sebagai lembaga yang melakukan fit and proper test dalam proses seleksi hakim konstitusi.

“Pak Arsul itu hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR. Kalau ada dugaan penggunaan ijazah palsu, secara tidak langsung berarti para pelapor meragukan hasil uji kelayakan dan kepatutan DPR,” ujar Palguna, Minggu (16/11/2025).

Palguna menegaskan bahwa sesuai Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi, mekanisme pemilihan hakim konstitusi diserahkan kepada lembaga negara pengusul, yakni DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Karena itu, menurutnya, logis jika dugaan ijazah palsu lebih dulu diklarifikasi ke DPR.

Ia juga mengungkap MKMK telah memantau isu terkait Arsul Sani sejak hampir sebulan terakhir. Namun, proses pendalaman dilakukan secara tertutup untuk menjaga martabat hakim konstitusi dan mencegah pengadilan opini atas isu yang belum jelas kebenarannya.

“Tugas MKMK bukan hanya menegakkan kode etik, tetapi juga menjaga kehormatan hakim konstitusi. Karena itu, detail proses belum bisa kami sampaikan ke publik,” jelas Palguna.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Arsul Sani ke Bareskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah program doktor yang dianggap tidak memenuhi syarat. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh koordinator aliansi, Betran Sulani, pada Jumat (14/11/2025).

Sementara itu, Arsul Sani memilih tidak berkomentar panjang terkait tudingan tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada MKMK untuk menangani persoalan ini.

“Sebagai hakim saya terikat kode etik untuk tidak berpolemik. Kan soal ini juga ditangani MKMK,” kata Arsul. (Wibowo/Mun)