Evaluasi Pilkada 2024: Pengamat Usulkan Pembubaran Bawaslu Daerah

AKTUALITAS.ID – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengusulkan agar keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat daerah dihapuskan. Usulan ini dilontarkan dalam diskusi evaluasi Perselisihan Hasil Pilkada 2024 pasca-Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Ray Rangkuti menilai kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu daerah selama Pilkada 2024, terutama dalam kasus di Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tidak efektif. Ia bahkan menyatakan lembaga pemantau pemilu, yang notabene merupakan pihak swasta, justru menunjukkan kinerja pengawasan yang lebih baik.

“Kerja-kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu terkesan tidak efektif. Sebaliknya, pengawasan justru dilakukan oleh para pemantau pemilu yang notabene pihak swasta,” ujar Ray Rangkuti.

Ray Rangkuti menyoroti keberhasilan lembaga pemantau pemilu dalam mengajukan permohonan terkait kecurangan dalam hasil Pilkada Banjarbaru 2024. Dari tiga lembaga pemantau yang mengajukan permohonan, satu di antaranya diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian memerintahkan KPU untuk menggelar PSU di Banjarbaru.

Selain itu, Ray Rangkuti juga menyoroti maraknya praktik politik uang, intimidasi, dan isu keterlibatan aparat kepolisian dalam pemenangan calon tertentu selama Pilkada 2024. Ia menilai bahwa masalah-masalah ini juga disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan dari Bawaslu.

“Oleh karena itu terpikir oleh saya dalam rangka evaluasi ataupun Revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ini ya, Bawaslunya saya kira dipersingkat saja, mungkin hanya perlu di tingkat nasional,” terangnya.

Sebagai alternatif, Ray Rangkuti mengusulkan agar pengawasan pelanggaran selama pemilu dan pilkada dilakukan oleh lembaga pemantau pemilu. Ia juga menilai bahwa keberadaan media sosial dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam menyebarluaskan informasi mengenai kecurangan pemilu.

Ray Rangkuti juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara yang besar untuk Bawaslu, mengingat hasil pengawasan yang dianggap kurang memuaskan. “Triliunan uang kita habis, ujungnya kita enggak tahu apa hasilnya. Yang jelas itu sengketa di mana-mana,” kata Ray Rangkuti. (Ari Wibowo/Mun)