Sahroni Sebut Seruan Bubarkan DPR sebagai ‘Mental Orang Tertolol Sedunia’

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, melontarkan pernyataan kontroversial terkait maraknya seruan pembubaran parlemen yang beredar di media sosial. Dalam kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025), Sahroni menyebut gagasan tersebut sebagai bentuk “mental orang tertolol sedunia”.

“Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak, bodoh semua kita,” ujar Sahroni dengan nada tinggi, dikutip dari jaringan Suara.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya seruan aksi massa bertajuk “Demo Bubarkan DPR” yang dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR RI, Senayan, pada Senin (25/8/2025). Aksi ini menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen, sebagai bentuk protes terhadap gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai terlalu besar.

Sahroni menilai seruan pembubaran DPR sebagai kesalahan fatal yang berpotensi menimbulkan kekacauan sistem pemerintahan. Ia menegaskan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi tidak mungkin berjalan tanpa lembaga parlemen.

“Masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, enggak apa-apa. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Bubarkan DPR, jangan. Itu keliru besar,” katanya.

Meski menggunakan bahasa keras, Sahroni menolak anggapan DPR anti-kritik. Ia bahkan menyebut umpatan kasar sekalipun masih bisa diterima, selama tidak berlebihan dan tetap dalam koridor konstruktif.

“Kita boleh dikritik, mau bilang anjing, babi, ba****t enggak apa-apa, mampus juga enggak apa-apa. Tapi ingat, kita selaku wakil rakyat juga punya kerja, punya empati,” ujarnya.

Di platform X (dulu Twitter), gelombang protes digital terus bergulir. Akun @Heraloebss menyebut kemarahan publik terhadap DPR telah mencapai “titik didih”. Sementara akun @NenkMonica membagikan instruksi teknis aksi, termasuk imbauan membawa plastik untuk melindungi diri dari gas air mata.

Isu ini menjadi sorotan publik menjelang aksi Senin mendatang, dengan potensi eskalasi politik yang belum dapat diprediksi. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan dapat menjaga ketertiban, sementara DPR diminta membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. (Mun)