TNI Kembali ke Dwifungsi ABRI? Pengamat Sebut Era Jokowi sebagai Awal Kemunduran

AKTUALITAS.ID – Ketua Badan Pekerja Centra Initiative, Al Araf, mengungkapkan agenda reformasi TNI yang digagas pasca-Reformasi 1998 telah mengalami kemunduran signifikan. Menurutnya, kemunduran ini mulai tampak sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kini semakin menguat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Al Araf menilai TNI telah terlibat dalam berbagai agenda yang sebenarnya bukan bagian dari fungsi pertahanan, seperti program cetak sawah, ketahanan pangan, proyek strategis nasional, hingga penanganan aksi massa dan isu perburuhan. “Fungsi utama militer adalah sebagai fungsi pertahanan. Jadi, ketika dia keluar jauh dari fungsi itu, mengurusi program cetak sawah, ketahanan pangan, lalu kemudian proyek strategis nasional, terlibat dalam mengatasi aksi massa, menangani persoalan isu buruh, dan lain sebagainya,” kata Al Araf saat peluncuran Jurnal Prisma, Selasa (16/9/2025).

Menurut Al Araf, langkah ini serupa dengan praktik dwifungsi ABRI di masa Orde Baru, di mana militer keluar dari fungsi pertahanan dan masuk ke ranah sosial-politik. “Hal itu bisa saya katakan bahwa, ya itulah dwifungsi. Dia keluar jauh dari fungsi pertahanan dan masuk ke fungsi-fungsi sosial politik lainnya,” jelasnya.

Al Araf juga memetakan enam bentuk rekonsolidasi militer yang kini berjalan, yaitu rekonsolidasi regulasi, struktur, peran, ekonomi, publik, dan politik. “Enam langkah rekonsolidasi militer itu tidak lain dan tidak bukan terjadi dan berjalan hari ini untuk menopang rezim pemerintahan yang ada, dan untuk melanjutkan rezim pemerintahan yang ada,” tegasnya.

Idealnya, hubungan sipil-militer diarahkan pada objective civilian control, yakni ketika sipil mengendalikan militer demi membangun profesionalisme pertahanan. Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya, yaitu subjective civilian control, di mana militer dipolitisasi untuk kepentingan rezim. (Ari Wibowo/Mun)