Hamas Tolak Terlibat dalam Pemerintahan Gaza Pascaperang, Ini Alasannya

AKTUALITAS.ID – Kelompok Hamas menegaskan tidak akan ikut serta dalam pemerintahan Jalur Gaza setelah berakhirnya perang. Sikap ini disampaikan menjelang KTT Perdamaian Gaza di Mesir, yang akan dihadiri para pemimpin dunia untuk membahas masa depan wilayah tersebut.

Pernyataan ini muncul hanya beberapa hari setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas resmi diberlakukan, serta dimulainya pembahasan mengenai implementasi rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri konflik berkepanjangan Palestina-Israel.

“Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza adalah isu tertutup. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Gaza, namun tetap menjadi bagian penting dalam struktur Palestina,” ujar seorang sumber dekat komite negosiasi Hamas, dikutip dari AFP, Minggu (11/10/2025).

Meski sebelumnya kepemimpinan Hamas sempat terpecah dalam isu strategis, kini para senior Hamas dikabarkan sepakat terkait pelucutan senjata dan kesepakatan gencatan senjata jangka panjang.

“Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang, dan senjatanya tidak akan digunakan sama sekali selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel di Gaza,” lanjut sumber tersebut.

Namun, seorang petinggi Hamas lainnya menegaskan bahwa pelucutan senjata sepenuhnya adalah hal yang mustahil. Menurutnya, Hamas tetap mempertahankan prinsip mempertahankan diri dari agresi Israel.

Dalam rencana 20 poin Trump, disebutkan Gaza harus menjadi zona bebas teror dan dideradikalisasi, dengan infrastruktur militer Hamas dihancurkan. Selain itu, Hamas juga tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza di masa depan. Pemerintahan sementara akan dijalankan oleh komite Palestina teknokratis dan apolitis, yang bertugas mengelola layanan publik harian.

Sumber lain menyebut, daftar nama anggota komite sementara tersebut hampir rampung.
“Hamas bersama faksi-faksi lain telah mengajukan 40 nama. Tidak ada hak veto atas nama-nama itu, dan tidak satu pun berasal dari Hamas,” ujarnya.

KTT Perdamaian di Mesir diharapkan menjadi momentum penting dalam merumuskan masa depan Gaza pascaperang, dengan melibatkan berbagai faksi Palestina, mediator regional, dan negara-negara besar. (Mun)