Prabowo Perintahkan Audit Menyeluruh Layanan Kesehatan di Papua

AKTUALITAS.ID – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Papua menyusul polemik penolakan pasien yang berujung pada kematian seorang ibu hamil. Instruksi itu disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang menyatakan pemerintah pusat akan bergerak cepat untuk mengidentifikasi akar masalah dan melakukan perbaikan segera.

Menurut Tito, perintah Presiden adalah untuk segera melakukan perbaikan melalui audit yang mencakup fasilitas, tata kelola, dan regulasi kesehatan di wilayah tersebut. “Perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit,” ujar Tito seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Tito menyebutkan koordinasi telah dilakukan dengan Penjabat Gubernur Papua Matius Fakhiri untuk mengambil langkah darurat, termasuk mendatangi keluarga korban dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Ia juga meminta pemerintah daerah mengumpulkan seluruh rumah sakit, pejabat dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, serta penyedia layanan swasta untuk bersama-sama mengidentifikasi akar persoalan layanan kesehatan di Jayapura.

Di tingkat pusat, dua lembaga akan bergerak paralel. Kementerian Dalam Negeri akan melakukan audit regulasi, termasuk menelaah Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur yang terkait pelayanan rumah sakit rujukan seperti RSUD Kabupaten Jayapura dan RSUD Dok II. Sementara Kementerian Kesehatan mengirim tim khusus untuk melakukan audit teknis terhadap standar pelayanan, ketersediaan tenaga medis, dan prosedur rujukan.

Tito menegaskan pemerintah tidak ingin kasus serupa terulang. “Pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama. Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan,” katanya. Tim gabungan Kemendagri dan Kemenkes dijadwalkan bertolak ke Jayapura malam ini untuk memulai pemeriksaan lapangan dan memastikan langkah korektif segera dijalankan.

Kasus ini terkait dengan Irene Sokoy, seorang ibu hamil yang meninggal bersama bayi dalam kandungannya setelah ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura. Peristiwa tersebut memicu kecaman publik dan menuntut respons cepat dari pemerintah pusat serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan dan layanan darurat di wilayah tersebut. (Bowo/Mun)