Eddy Soeparno: PAN Siap Jika Gaji DPR Dipotong

AKTUALITAS.ID – Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap wacana efisiensi anggaran yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Waketum PAN sekaligus anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan pihaknya siap jika gaji anggota parlemen harus dipotong demi kepentingan bangsa di tengah gejolak global.

Langkah ini dipandang sebagai upaya antisipatif menghadapi dampak ekonomi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Eddy Soeparno menyampaikan bahwa sebagai partai koalisi, PAN akan mengikuti arahan Presiden Prabowo demi menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, pengorbanan pejabat negara diperlukan untuk mendahului kepentingan rakyat.

“Kita manut arahan Presiden. Demi bangsa dan dengan tekad untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, kita tentu siap (potong gaji),” ujar Eddy kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Selain soal gaji, Eddy menilai skenario penghematan yang dirancang pemerintah sudah sangat komprehensif. Selain efisiensi anggaran, opsi lain seperti kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) hingga pengurangan hari kerja turut dipertimbangkan untuk menekan konsumsi energi nasional.

“Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita setuju, kok, mulai dari kemungkinan WFH, terus kemudian mungkin juga pengurangan hari kerja supaya bisa menghemat energi,” lanjut Wakil Ketua MPR tersebut.

Wacana ini menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung langkah drastis pemerintah Pakistan dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (13/3/2026). Pakistan diketahui memangkas gaji anggota kabinet dan DPR serta membatasi kendaraan dinas untuk menjaga fiskal negara di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Prabowo menilai langkah tersebut patut dikaji di Indonesia sebagai respons atas ketidakpastian geopolitik.

“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo, yang kini disambut positif oleh jajaran petinggi PAN sebagai langkah yang relevan untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. (Bowo/Mun)