DPR Minta Pelayanan Jamaah Haji Tak Asal-Asalan

AKTUALITAS.ID – Pelayanan jamaah haji Indonesia kembali menjadi sorotan tajam DPR RI. Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menegaskan akan mengawasi langsung berbagai aspek pelayanan di Tanah Suci, mulai dari kapasitas kamar hotel, kualitas katering, hingga penanganan jamaah nonprosedural.

Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal usai melepas keberangkatan jamaah haji Kloter KJT-24 di Bandara Kertajati, Majalengka, Minggu (10/5/2026).

Menurut Cucun, hasil pemantauan awal Timwas DPR menemukan sejumlah catatan penting yang perlu segera dievaluasi demi kenyamanan jamaah selama menjalankan ibadah haji.

Salah satu yang paling disorot adalah persoalan pemondokan jamaah yang diduga melebihi kapasitas ideal.

“Bagaimana misalkan penempatan di kamar-kamar hotel yang kita sepakati empat orang, kenapa bisa terjadi misalkan ini lebih dari empat orang? Nah, ini kita akan melihat nanti,” tegas Cucun.

Ia menilai penambahan penghuni kamar hanya bisa ditoleransi apabila ukuran kamar memang luas dan layak ditempati. Namun, DPR mengingatkan agar jamaah tidak dipaksa tinggal berdesakan di kamar sempit.

“Kalau emang kamarnya luas dan layak, ya tidak masalah. Tetapi kalau dipaksakan kamarnya sempit kemudian juga ditumpuk orang lebih dari empat kan gak bagus,” lanjutnya.

Tak hanya soal penginapan, Timwas Haji DPR juga menerima sejumlah laporan terkait layanan katering jamaah di Arab Saudi. Meski belum menemukan persoalan kualitas makanan, DPR menyoroti kejenuhan menu yang dirasakan jamaah selama berada di Tanah Suci.

“Ada laporan-laporan bahwa kejenuhan menu mungkin ya. Bukan kualitas belum kita lihat. Kejenuhan menu, hanya mungkin menunya harus ada sedikit variatif,” katanya.

Menurut Cucun, seluruh catatan evaluasi tersebut nantinya akan dibahas bersama para pemangku kepentingan penyelenggara ibadah haji, baik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi maupun di Indonesia.

Selain pelayanan teknis, DPR juga menyoroti pengawasan terhadap jamaah nonprosedural yang mencoba berangkat tanpa visa resmi haji.

Cucun memastikan pemerintah kini memperketat sistem screening melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga sehingga peluang lolos secara ilegal semakin kecil.

“Sekarang ini, kemarin kita ketemu dengan Pak Menteri Imipas, tidak ada lagi sekarang bisa lolos orang yang tidak punya visa haji mau ke Saudi bisa berangkat. Semua pasti akan terseleksi, ter-screening,” tegasnya.

Pengawasan ketat ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan lebih tertib, aman, dan nyaman di tengah tingginya jumlah jamaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. (Bowo/Mun)