Ketua BEM FH UBK Ngaku Terima Rp 20 Juta dari Oknum Polisi Jelang Demo

AKTUALITAS.ID – Jagat media sosial mendadak geger setelah video siaran langsung Forum Klarifikasi BEM dan HIMA Universitas Bung Karno (UBK), Senin (22/6/2026) malam, viral di berbagai platform. Dalam tayangan tersebut, puluhan mahasiswa meluapkan kemarahan kepada Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, yang mengakui sempat menerima dana menjelang aksi demonstrasi mahasiswa pada 15 Juni 2026.

Forum yang semula digelar sebagai ajang klarifikasi justru berubah menjadi “sidang terbuka”. Sorotan mahasiswa mengarah kepada Abdi setelah ia mengakui menerima dana yang, menurut keterangannya, berkaitan dengan rencana aksi demonstrasi mahasiswa.

Dalam pengakuannya, Abdi menyebut dana tersebut diterima setelah adanya tawaran agar massa tidak bergerak melakukan aksi ke Istana Negara maupun Gedung DPR. Ia juga mengklaim dana itu berasal dari seorang oknum aparat kepolisian yang disebutnya berinisial “AN”.

Abdi mengaku hanya menerima sebagian dana yang menurutnya digunakan untuk kebutuhan operasional aksi sehingga demonstrasi tetap berlangsung.

Hingga berita ini diterbitkan, klaim mengenai keterlibatan oknum aparat kepolisian berinisial “AN” belum memperoleh konfirmasi maupun tanggapan resmi dari institusi kepolisian. Karena itu, pernyataan tersebut masih merupakan pengakuan sepihak yang memerlukan pembuktian melalui proses hukum atau klarifikasi dari pihak terkait.

Polemik ini mencuat setelah aksi demonstrasi gabungan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin (UMHT), di mana 15 perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden selama lebih dari satu jam.

Seusai pertemuan tersebut, muncul berbagai isu di media sosial dan lingkungan kampus mengenai dugaan adanya dana hingga Rp300 juta yang dikaitkan dengan aksi tersebut. Namun, hingga kini belum terdapat bukti yang telah diverifikasi ataupun keterangan resmi yang memastikan kebenaran nominal tersebut.

Suasana forum semakin memanas ketika Abdi memaparkan adanya pembagian dana kepada sejumlah pihak. Mahasiswa kemudian mendesaknya membuka mutasi rekening guna memperjelas dugaan aliran dana yang menjadi polemik.

Namun, Abdi menolak permintaan tersebut. Ia menyatakan mutasi rekening hanya akan diserahkan apabila diminta secara resmi oleh penyidik atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penolakan tersebut justru memperbesar tanda tanya di kalangan mahasiswa. Banyak peserta forum menilai keterbukaan merupakan langkah penting untuk memulihkan kepercayaan terhadap organisasi kemahasiswaan sekaligus mengakhiri spekulasi yang terus berkembang.

Kasus ini kini berkembang menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas gerakan mahasiswa, transparansi organisasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Publik menunggu pembuktian atas seluruh pengakuan yang disampaikan dalam forum tersebut, termasuk klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebut.

Sampai terdapat hasil penyelidikan maupun pernyataan resmi dari pihak berwenang, seluruh dugaan mengenai asal-usul dana, nominal yang beredar, maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu harus tetap dipandang sebagai klaim yang belum terbukti, bukan fakta yang telah dipastikan. (Mun)