Menteri P2MI Pastikan Koordinasi Perlindungan WNI di Timur Tengah Terus Berjalan

AKTUALITAS.ID – Pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di Iran dan kawasan Timur Tengah menyusul meningkatnya eskalasi konflik. Koordinasi lintas kementerian dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI), termasuk pekerja migran Indonesia.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Muktarudin mengatakan pihaknya saat ini berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) guna menyiapkan langkah antisipasi sesuai perkembangan situasi di lapangan.

“Kita lagi sedang koordinasi, ya. Koordinasi dengan pihak KBRI, kemudian dengan Kemenlu, karena ini melibatkan otoritas negara lain. Jadi semuanya harus sesuai prosedural, sesuai dengan hubungan diplomatik kita dengan negara Iran,” kata Muktarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Ia menjelaskan, KBRI di kawasan Timur Tengah, termasuk KBRI Abu Dhabi, telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI agar meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti perkembangan informasi resmi.

“Sudah diberikan semacam pengumuman dari KBRI agar melakukan kewaspadaan dan menjaga segala kemungkinan,” ujarnya.

Menurut Muktarudin, pemerintah terus memonitor kondisi di kawasan dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi apabila eskalasi keamanan semakin meningkat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan seluruh WNI, termasuk pekerja migran Indonesia yang berada di Timur Tengah.

Ia menegaskan, pemerintah telah menyiapkan skenario penanganan apabila sewaktu-waktu diperlukan proses evakuasi dalam skala besar.

“Prinsipnya pemerintah sudah koordinasi dengan menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika terjadi sesuatu yang luar biasa, yang harus melakukan evakuasi yang besar ataupun penanganan yang besar terhadap warga negara Indonesia yang ada di sana, yang termasuk juga pekerja migran yang ada di kawasan Timur Tengah secara umum,” katanya.

Kementerian P2MI memastikan seluruh langkah yang diambil akan mengedepankan koordinasi dengan Kemenlu, perwakilan RI di luar negeri, dan otoritas negara setempat agar proses perlindungan WNI berjalan sesuai ketentuan diplomatik internasional.

Pemerintah juga mengimbau WNI di kawasan Timur Tengah untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti arahan resmi dari KBRI apabila terjadi perkembangan situasi keamanan.