KLH Terbitkan Instruksi Mendesak Karhutla

AKTUALITAS.ID – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini mengancam serius wilayah Sumatra dan Kalimantan. Dipicu hantaman El Nino kuat sejak Juli 2026, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah drastis dengan menerbitkan instruksi mendesak kepada enam gubernur yang wilayahnya kini berstatus darurat kualitas udara.

Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, melayangkan peringatan keras melalui surat resmi bertajuk “Merespons Penurunan Kualitas Udara dan Ancaman Karhutla di Musim Kemarau 2026”, Jumat (21/8/2026). Enam provinsi yang berada dalam radar darurat meliputi Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Langkah keras ini diambil setelah instrumen pemantauan mencatat lonjakan konsentrasi partikel mikro berbahaya (PM2,5) yang telah melampaui Baku Mutu Udara Ambien—menandakan udara di wilayah tersebut masuk kategori tidak sehat dan membahayakan kesehatan publik.

Kampar dan Ogan Ilir Paling Parah

Data pemantauan terbaru KLH menunjukkan lonjakan racun udara di beberapa titik krusial:

Kampar (Riau): PM2,5 menembus 48,84 µg/m³

Ogan Ilir (Sumsel): PM2,5 mencapai 47,39 µg/m³

Katingan (Kalteng): PM2,5 berada di angka 30,16 µg/m³

Pontianak (Kalbar): PM2,5 mencatatkan 26,41 µg/m³

Kota Jambi: PM2,5 berada di angka 26,18 µg/m³

Banjarmasin (Kalsel): PM2,5 menyentuh 17,40 µg/m³

Perintah Wajib Bagi 6 Gubernur

Berpatokan pada Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar, KLH mematok sederet instruksi tegas yang wajib dieksekusi pemerintah daerah:

• Patroli & Pencegahan Masif: Mengintensifkan patroli gabungan terpadu dan mengaktifkan posko siaga karhutla 24 jam.
• Intervensi Gambut: Melakukan pemantauan ketat Tinggi Muka Air Tanah (TMAT), pembasahan lahan rawan, serta verifikasi sekat kanal secara berkala.
• Pengawasan SPKUA: Mengevaluasi data Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien secara real-time.

Sanksi Pidana Tanpa Kompromi

KLH menegaskan tidak ada ruang ampun bagi pelaku perusakan lingkungan. Pengawasan lapangan ditingkatkan, dan sanksi hukum beruntun—mulai dari pencabutan izin administratif, denda fantastis, hingga ancaman penjara/pidana—siap dijatuhkan kepada korporasi maupun individu yang nekat membakar lahan.

Sementara itu, warga di enam provinsi terdampak diimbau ketat untuk membatasi aktivitas luar ruangan, wajib memakai masker standar, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mulai mengalami gangguan pernapasan. (Bowo/Mun)