DPR Bongkar Celah Bahaya Pembatasan Pertalite Pakai Data Desil

AKTUALITAS.ID – Rencana pemerintah membatasi penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite berdasarkan data desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat mendapat sorotan dari DPR. Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan, kebijakan yang bertujuan membuat subsidi lebih tepat sasaran itu justru berisiko menciptakan masalah baru jika fondasi datanya tidak akurat.

Mekeng menilai angka dan kategori dalam data administratif tidak selalu mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Kesalahan membaca kondisi ekonomi warga, kata dia, bisa berujung pada keputusan fatal: mereka yang seharusnya berhak menerima subsidi justru tersingkir.

“Kadang-kadang tidak tepat. Orang punya rumah pakai keramik dianggap sudah kaya, padahal keramiknya mungkin dikasih sama orang,” ujar Mekeng kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Pernyataan itu menjadi alarm atas rencana pembatasan Pertalite berbasis klasifikasi kesejahteraan. Di atas kertas, sistem desil dapat memetakan kelompok masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi. Namun di lapangan, kondisi warga jauh lebih kompleks daripada sekadar indikator fisik rumah atau data yang tercatat dalam administrasi.

Mekeng menegaskan pemerintah harus memastikan pendataan dilakukan secara faktual melalui verifikasi langsung di lapangan. Ia mempertanyakan mekanisme pengumpulan data oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial di tingkat kabupaten.

Menurutnya, persoalan serius bisa muncul apabila petugas hanya mengandalkan informasi dari perangkat desa tanpa melihat langsung kondisi warga yang akan menjadi dasar penentuan penerima subsidi.

“Yang melakukan pendataan itu kan dari kabupaten, kepala dinas sosial. Mereka benar-benar datang tidak, atau cuma ambil data dari kepala desa? Ini berbahaya,” tegasnya.

Kekhawatiran Mekeng bukan tanpa alasan. Jika data awal keliru dan tidak diperbarui melalui pengecekan lapangan, kebijakan pembatasan bisa menghasilkan paradoks: subsidi yang seharusnya melindungi kelompok rentan justru terlepas dari tangan mereka.

“Kasihan desa-desa itu. Kecuali mereka datang satu-satu, oh ya ini lihat keadaannya. Karena faktanya yang susah juga banyak dan mereka tidak dapat,” katanya.

Isu pembatasan Pertalite bukan sekadar persoalan teknis pendataan. Bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi dan kemampuan ekonomi terbatas, akses terhadap BBM subsidi berkaitan langsung dengan biaya hidup sehari-hari.

Karena itu, Mekeng meminta pemerintah tidak terburu-buru menjadikan data desil sebagai satu-satunya pintu penentu. Akurasi data harus diuji, diverifikasi, dan disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat agar kebijakan tidak melahirkan gelombang warga yang merasa menjadi korban salah sasaran.

Keluhan mengenai persoalan pendataan, menurut Mekeng, juga mulai banyak disampaikan masyarakat. DPR pun mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum skema pembatasan benar-benar diterapkan secara luas.

Pesan Mekeng jelas: niat membuat subsidi tepat sasaran tidak boleh berubah menjadi kebijakan yang justru salah sasaran. Sebab ketika data keliru, yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam sistem, melainkan kemampuan masyarakat kecil untuk bertahan di tengah tekanan biaya hidup. (Andrey/Mun)