DPR Minta Pemerintah Kejar Dalang Karhutla Berulang

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sumail Abdullah, mendorong pemerintah memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemetaan wilayah yang berulang kali mengalami kebakaran dari tahun ke tahun.

Menurut Sumail, pendekatan berbasis data menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi daerah rawan sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan lebih dini dan tepat sasaran sebelum kebakaran meluas.

Pernyataan itu disampaikan Sumail dalam Rapat Panja Pengawasan Karhutla Komisi IV DPR RI, Selasa (29/9/2026).

Ia menilai data titik panas atau hotspot yang selama ini dimiliki pemerintah seharusnya tidak hanya digunakan untuk memantau kemunculan api, tetapi juga menjadi dasar dalam membaca pola kejadian karhutla yang terus berulang di wilayah tertentu.

“Hotspot ini bisa juga ada di semua provinsi yang terdapat bahan-bahan,” kata Sumail.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap lokasi-lokasi yang berulang kali mengalami kebakaran. Dengan cara tersebut, daerah yang memiliki risiko tinggi dapat dipetakan dan diawasi secara lebih ketat.

Sumail menekankan pentingnya mengetahui persentase kebakaran yang terjadi di lokasi yang sama dibandingkan dengan wilayah baru yang sebelumnya tidak pernah terdampak karhutla.

Data tersebut dinilai sangat penting untuk menyusun strategi pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif di lapangan.

“Berapa kira-kira pengulangan-pengulangan pembakaran itu dari tahun-tahun sebelumnya. Dan berapa persentase pembakaran yang dilahirkan,” ujarnya.

Legislator Partai Gerindra itu menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman saat api sudah membesar. Menurutnya, pemerintah harus mampu memutus siklus kebakaran yang terus berulang setiap tahun melalui langkah pencegahan yang lebih terstruktur.

“Menurut saya, pembinaan pembakaran ini adalah kepentingan kita sebenarnya. Tidak hanya kepentingan api membesar pembakaran, tapi bagaimana kita mengantisipasi supaya kejadian-kejadian pembakaran tidak berulang-ulang,” tegasnya.

Sumail berpandangan bahwa pemanfaatan data historis kejadian karhutla dapat menjadi instrumen penting dalam menekan risiko kebakaran di masa mendatang. Dengan pemetaan yang akurat, pemerintah daerah maupun pusat dapat lebih cepat menentukan prioritas pengawasan terhadap kawasan yang masuk kategori rawan.

Selain memperkuat pengawasan, langkah tersebut juga dinilai dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pencegahan yang lebih efektif, sekaligus mengurangi dampak lingkungan, kesehatan, dan ekonomi akibat bencana karhutla yang kerap terjadi setiap musim kemarau.

Dorongan ini muncul di tengah upaya pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. DPR berharap pendekatan berbasis data dan pemetaan wilayah rawan dapat menjadi kunci untuk menekan jumlah kejadian karhutla serta mencegah bencana yang berulang dari tahun ke tahun. (Mun)