Mori Hanafi Tantang Pemerintah Buka Hitungan Konsesi Tol

AKTUALITAS.ID – Kebijakan masa konsesi jalan tol di Indonesia yang dinilai kelewat panjang akhirnya ‘dikuliti’ Senayan. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, secara tajam menyoroti durasi penguasaan tol oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang bisa mencapai setengah abad. Ia menuntut pemerintah buka-bukaan soal hitung-hitungan di balik angka fantastis tersebut.

Mori mencium adanya kejanggalan pada penetapan konsesi sejumlah ruas tol yang dinilai tak masuk akal. Padahal, banyak ruas tol yang diprediksi bisa balik modal (break-even point) dalam waktu yang jauh lebih singkat.

“Kalau 10 tahun atau 15 tahun ini sudah balik modal, kenapa harus ada 50 tahun? Dasarnya apa penentuannya?” cecar Mori dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Ditjen Bina Marga, BPJT, dan pimpinan BUJT, Selasa (29/09/2026).

Sebagai bukti, Mori menunjuk Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (Soroja). Tol ini diberi masa konsesi hingga 45 tahun, padahal dari hitung-hitungannya, investasi di ruas tersebut diperkirakan sudah bisa kembali hanya dalam waktu sekitar 10 tahun. Tak hanya itu, ia juga menyoroti Tol Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang mendapat jatah konsesi hingga 50 tahun.

Kritik tajam Mori berlanjut ke masalah tarif. Ia mempertanyakan logika kenaikan tarif pada jalan tol yang sebenarnya sudah atau hampir mencapai titik balik modal. “Tol Soreang-Pasir Koja konsesinya 45 tahun, katakanlah 10 tahun dia balik modal. Masihkah diperlukan tarif tolnya untuk naik?” sindirnya tajam.

Menurutnya, pemerintah selama ini ‘malas’ karena menyamaratakan semua aturan untuk seluruh jalan tol di Indonesia. Mori mendesak adanya sistem klastering. Tol yang sepi, seperti beberapa ruas di Trans Sumatera, tentu tak bisa disamakan dengan tol ‘basah’ berpendapatan raksasa seperti Jakarta-Tangerang yang dilewati 395 ribu kendaraan per hari.

Lebih jauh, ia juga membongkar trik yang kerap terjadi di lapangan. Ketika ada penambahan ruas atau cabang jalan tol, perhitungan konsesi tiba-tiba diulang dan masa penguasaannya malah bertambah panjang. “Ketika ada penambahan ruas, tarif yang tadi sudah pakai 15 tahun dihitung ulang lagi. Konsesinya nambah. Ini harus dibuka!” tegas Mori.

Untuk menyudahi polemik ‘cuan’ jalan tol ini, Mori mendesak BPJT membuka data kinerja harian setiap ruas tol secara transparan. Ia juga memastikan masalah ini akan dibawa ke meja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dievaluasi total.

“Kalau perlu, dalam peraturan menteri yang baru ini (masa konsesi) sudah dikurangi. Jangan disamaratakan!” pungkasnya. ** (Mun)**