Puan Ingatkan Ancaman Periode Kering yang Lebih Panjang

AKTUALITAS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat langkah penanganan krisis air bersih yang kini meluas di berbagai daerah akibat kemarau panjang. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi ketahanan air nasional dan membutuhkan intervensi cepat serta solusi jangka panjang.

Puan menilai banyaknya wilayah yang mengalami kekeringan menunjukkan perlunya penguatan sistem ketahanan air, terutama di daerah yang selama ini rentan menghadapi kekurangan pasokan saat musim kemarau.

“Ketahanan air di Indonesia tengah diuji dengan banyaknya daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah perlu melakukan intervensi penanggulangan untuk membantu masyarakat terdampak,” kata Puan, Rabu (30/9/2026).

Krisis air bersih saat ini dilaporkan melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya terjadi di Desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang telah mengalami kesulitan air bersih selama tiga pekan terakhir.

Akibat kondisi tersebut, sebagian warga terpaksa mencari sumber air alternatif, termasuk memanfaatkan cairan yang keluar dari batang pisang untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, hingga memasak. Meski demikian, air tersebut dilaporkan memiliki rasa sepat dan sedikit pahit.

Tak hanya di NTT, kekeringan juga melanda sejumlah daerah di Pulau Jawa. Di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, krisis air bersih tercatat terjadi di 51 desa yang tersebar di 12 kecamatan dengan puluhan ribu warga terdampak.

Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, lebih dari 36 ribu warga harus bergantung pada distribusi bantuan air bersih setelah banyak sumur warga mengering akibat kemarau berkepanjangan.

Kondisi serupa juga terjadi di Jawa Barat, di mana lebih dari satu juta warga dilaporkan terdampak krisis air bersih selama musim kemarau tahun ini.

Melihat situasi tersebut, Puan menegaskan pentingnya pemerintah memanfaatkan data dan peringatan dini dari BMKG sebagai dasar penyusunan langkah antisipatif sebelum kondisi berkembang menjadi darurat.

Menurutnya, ketika sebuah wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan ketersediaan air, pemerintah daerah harus segera bergerak menyiapkan distribusi air bersih, mengidentifikasi sumber air alternatif, serta memastikan fasilitas penyimpanan air tersedia.

Puan juga menyoroti perlunya pendekatan yang berbeda untuk setiap daerah, terutama wilayah kepulauan dan kawasan yang memiliki keterbatasan sumber air dibandingkan daerah dengan akses air baku yang lebih baik.

“Masyarakat tidak seharusnya terus berada dalam siklus menunggu hujan, kekurangan air, berjuang mencari alternatif ketersediaan air bersih, menerima bantuan tangki, lalu kembali menghadapi persoalan yang sama pada musim kemarau berikutnya,” tegasnya.

Menurut Puan, pemerintah harus hadir melalui dua strategi sekaligus, yakni penanganan kebutuhan mendesak masyarakat dalam jangka pendek serta pembangunan sistem ketahanan air yang mampu mengurangi dampak kekeringan pada masa mendatang.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur air secara berkelanjutan, terutama setelah BMKG memprediksi Indonesia berpotensi menghadapi periode kering yang lebih panjang di masa depan.

“Keberhasilan penanganan kekeringan bukan hanya ketika air berhasil dikirim setelah krisis terjadi, tetapi ketika masyarakat memiliki akses air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum keadaan mencapai titik darurat. Infrastruktur harus semakin ditingkatkan,” pungkas Puan.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan air bersih tidak lagi sekadar masalah musiman, melainkan tantangan strategis yang membutuhkan perencanaan matang agar jutaan warga tidak terus-menerus menjadi korban saat kemarau datang. (Bowo/Mun)