Connect with us

POLITIK

Ruang Kritik di Era Prabowo: Antara Simbolisme Politik dan Kenyataan di Lapangan

Aktualitas.id -

Presiden Prabowo Subianto, Dok: aktualitas.id

AKTUALITAS.ID – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka meminta kritik dari masyarakat dinilai oleh pengamat politik sebagai upaya untuk membangun citra pemerintahan yang berbeda dari era sebelumnya.

Menurut Efriza, pengamat dari Citra Institute, pernyataan tersebut merupakan sinyal bahwa pemerintahan Prabowo tidak anti-kritik.

“Suatu penegasan bahwa pemerintahannya tidak anti-kritik, berbeda dengan kesan pada masa pemimpin sebelumnya ketika sejumlah kebijakan Presiden Jokowi dikritik kemudian kebebasan sipil dibatasi,” jelas Efriza, Minggu (17/8/2025).

Efriza melihat pernyataan Prabowo sebagai bagian dari rekonsiliasi dengan masyarakat sipil yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Isu-isu seperti UU ITE hingga demonstrasi mahasiswa dianggap menjadi catatan penting yang mendorong publik untuk lebih kritis.

Meski demikian, Efriza mengingatkan realitas di lapangan masih menunjukkan ambiguitas. Ia mencontohkan beberapa kritik yang direspons positif oleh pemerintah, seperti pembatalan kenaikan PPN 12% dan kebijakan LPG 3 kg.

Namun, ada juga kritik yang diabaikan, seperti penolakan terhadap revisi UU TNI. Hal ini menunjukkan ruang kritik masih belum sepenuhnya terbuka.

Efriza menambahkan, sikap reaktif terhadap kritik justru dapat merusak persepsi positif. Ia mencontohkan kasus teror terhadap jurnalis dan komentar pejabat yang dianggap merendahkan publik.

“Ini menunjukkan meskipun ada ruang kritik, tetapi juga hadirnya sikap reaktif yang menunjukkan pemerintahan tidak siap dikritik,” katanya.

Oleh karena itu, pernyataan Prabowo tidak boleh berhenti pada retorika atau simbolisme politik. Publik akan menguji konsistensi janji tersebut melalui tindakan nyata, seperti perlindungan hukum bagi pengkritik dan revisi aturan yang dianggap represif.

Efriza menyimpulkan, “Ucapan Prabowo bukan hanya sekadar barisan kalimat simbolik, tetapi menyiratkan upaya membangun kepercayaan publik bahwa pemerintahannya akan lebih terbuka.” (Ari Wibowo/Mun)

TRENDING