DPR: Harus Ada Jaminan Kualitas Gizi dan Keamanan Pangan MBG

AKTUALITAS.ID – Merespons polemik surat pernyataan bermasalah dari Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Brebes, Jawa Tengah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan bahwa pemerintah harus menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga tidak meresahkan masyarakat.

“Program MBG ini niatnya baik, tapi jangan sampai salah kelola. Yang harus dijamin adalah kualitas gizi, keamanan pangan, dan tanggung jawab pemerintah. Anak-anak kita harus sehat, orang tua harus tenang,” kata Edy kepada wartawan di Jakarta, Kamis(18/92025).

Surat yang sempat beredar luas itu memicu keresahan karena berisi klausul yang dianggap merugikan orang tua, yakni larangan menuntut sekolah jika anak mengalami keracunan serta kewajiban mengganti wadah makan yang rusak dengan biaya Rp80 ribu.

Menurut Edy, bagi masyarakat, isi surat tersebut terasa tidak adil dan justru menimbulkan kecemasan, padahal MBG sejatinya hadir untuk menyehatkan anak-anak.

“Keamanan anak adalah tanggung jawab nasional, bukan beban orang tua. Program Makan Bergizi Gratis harus memberi nutrisi, bukan kecemasan,” kata dia.

Edy lalu menilai langkah pencabutan surat itu sudah tepat, tetapi kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bahwa pelaksanaan MBG tidak boleh dilakukan serampangan. Dia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan setiap penyedia makanan memiliki standar keamanan pangan yang jelas, termasuk kewajiban sertifikasi resmi. Dengan demikian, menurutnya, mutu gizi dan higienitas makanan benar-benar terjamin.

Lebih lanjut, Edy menegaskan negara wajib hadir dalam menjamin keamanan program MBG. Jika sampai terjadi kasus keracunan, ia berpandangan bahwa seluruh biaya pengobatan harus ditanggung pemerintah, bukan orang tua maupun sekolah.

Edy juga mendorong keterlibatan Puskesmas, tenaga gizi, dan petugas kesehatan lingkungan dalam pengawasan distribusi makanan di sekolah-sekolah agar kualitas program ini bisa dipertanggungjawabkan. 

(Ari Wibowo/goeh)