Budi Arie Ingin Gabung Gerindra, PDIP: Partai Bukan Tempat Berlindung dari Jeratan Pidana

AKTUALITAS.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menanggapi langkah politik Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyatakan keinginannya bergabung ke Partai Gerindra. Said menilai langkah tersebut bukan bentuk upaya mencari perlindungan dari kasus judi online yang sempat menyeret nama Budi Arie saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Menurut Said, keinginan Budi Arie bergabung ke partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu lebih merupakan strategi politik pribadi, bukan untuk mencari perlindungan hukum.

“Saya tidak melihat dari sisi itu. Karena bagi Gerindra, itu bukan tempat kumpulannya para kriminal. Gerindra itu bukan tempat kumpulannya orang yang kena-kena perlindungan pidana,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Said menegaskan, partai politik bukan tempat berlindung dari jeratan hukum, melainkan wadah bagi individu yang ingin berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui gagasan dan kerja nyata.

“Kita tidak bisa langsung men-judge orang. Dalam tanda kutip, ada sangkut paut pidana kemudian lari ke Gerindra. Pasti Gerindra juga tidak mau. Partai itu tempat berkumpulnya orang-orang yang mampu memberikan pemikiran hebat untuk kemajuan bangsa,” tambahnya.

Sebelumnya, Budi Arie secara terbuka menyatakan ketertarikannya bergabung dengan Partai Gerindra. Ia mengaku telah menyampaikan niatnya kepada para relawan Projo, organisasi relawan yang sebelumnya menjadi salah satu pendukung utama Presiden Joko Widodo.

“Mohon izin, jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” ujar Budi Arie.

Pernyataan Budi Arie itu memunculkan beragam tafsir politik, termasuk dugaan bahwa langkahnya menuju Gerindra adalah bentuk manuver politik pasca-kabinet sekaligus upaya mencari basis baru menjelang kontestasi politik 2029.

Namun, Said Abdullah menilai langkah tersebut sepenuhnya merupakan hak politik Budi Arie. Ia menekankan bahwa PDIP menghormati keputusan setiap individu untuk menentukan arah perjuangan politiknya, selama dilakukan dengan niat baik untuk bangsa. (Bowo/Mun)