Pengamat: Ultimatum Reformasi Jilid 2 Tidak Relevan

AKTUALITAS.ID – Seruan Reformasi Jilid 2 yang muncul di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai tidak akan menjadi solusi untuk memperkuat kondisi ekonomi nasional.

Pengamat politik Ayip Tayana menilai penguatan rupiah lebih ditentukan oleh kepercayaan pasar dan stabilitas politik dibanding tekanan politik melalui ultimatum.

Pernyataan tersebut disampaikan Ayip menanggapi aksi sejumlah mahasiswa, termasuk BEM SI Jawa Tengah, yang menyerukan Reformasi Jilid 2 serta memberi ultimatum kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam waktu 18 hari.

Menurutnya, persoalan nilai tukar rupiah harus diselesaikan melalui instrumen ekonomi dan kebijakan fiskal yang tepat, bukan melalui tekanan politik.

“Rupiah ini tak akan menguat dengan ultimatum dari mahasiswa. Rupiah ini akan menguat dengan kepercayaan pasar, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal yang disiplin,” kata Ayip, Jumat (12/6/2026).

Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional itu menjelaskan pasar keuangan sangat sensitif terhadap kondisi politik. Ketika muncul ketidakpastian politik, investor cenderung menunda investasi atau menarik dana dari pasar domestik.

“Jika narasi yang muncul adalah ancaman Reformasi Jilid 2, maka investor bisa menahan diri, atau justru menarik dana ke luar negeri,” ujarnya.

Ayip menilai kritik mahasiswa terhadap kondisi ekonomi tetap relevan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar isu pelemahan rupiah tidak digunakan sebagai dasar untuk membangun narasi pelengseran kekuasaan.

“Aksi yang dilakukan mahasiswa relevan jika tujuannya mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi, tetapi menjadi tidak relevan jika rupiah dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi pemakzulan atau pelengseran kekuasaan,” katanya.

Lebih lanjut, Ayip menilai situasi ekonomi dan politik saat ini berbeda jauh dibanding kondisi menjelang Reformasi 1998. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki legitimasi politik yang kuat dan dukungan luas dari partai politik di parlemen.

“Pemerintahan Prabowo Gibran legitimasi elektoralnya masih kuat. Ditambah koalisi partainya besar dan tidak ada krisis legitimasi politik,” ujarnya.

Ia juga menilai belum terlihat adanya konsolidasi besar dari berbagai kelompok masyarakat yang dapat memicu gerakan politik seperti yang terjadi pada 1998.

Menurut Ayip, tantangan ekonomi yang ada saat ini tetap perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Namun penyelesaiannya harus dilakukan melalui langkah ekonomi yang terukur, menjaga stabilitas politik, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian nasional. (Micko)