PDIP: Gaji Kepala Daerah Belum Saatnya Naik

AKTUALITAS.ID – Wacana kenaikan gaji kepala daerah mendapat penolakan tajam dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan ruang fiskal negara yang sedang tertekan, rencana ini dinilai sangat tidak peka terhadap penderitaan masyarakat dan nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah.

Sikap tegas ini disuarakan langsung oleh dua pentolan legislator PDIP, yakni Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas dan Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino. Keduanya kompak mendesak agar pemerintah segera menunda wacana tersebut.

Giri blak-blakan menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang masih menganga di instansi pemerintahan. Menurutnya, mengerek gaji pejabat daerah saat ini sangat melukai rasa keadilan.

“Dengan kondisi banyak ASN yang belum dibayar layak, serta banyak indikator yang perlu kita bahas, saya rasa kenaikan gaji kepala daerah harus ditunda dahulu,” tegas Giri.

Peringatan yang tak kalah keras datang dari Harris Turino. Ia mewanti-wanti potensi jebolnya kantong rakyat akibat kebijakan ini. Jika dipaksakan, ujung-ujungnya pemerintah akan kembali memeras keringat rakyat lewat jalur pajak.

“Dengan kondisi fiskal seperti saat ini, saya khawatir jika hal tersebut akan mengakibatkan adanya penarikan pemasukan negara melalui pajak yang nantinya akan dibebankan kembali ke masyarakat,” beber Harris.

Tak hanya urusan anggaran, Fraksi PDIP juga mencecar masalah kinerja. Mengguyur kepala daerah dengan gaji besar dinilai bukan solusi ajaib untuk mendongkrak kualitas kerja mereka.

“Berdasarkan penelitian, gaji itu bukan motivated factor. Idealnya harus ada indikator kinerja kepala daerah yang menjadi dasar peningkatan gaji. Misalnya, pelayanan publiknya bagaimana, birokrasi daerahnya jalan atau tidak, dan lain-lain,” cecar Giri.

Fraksi PDIP memberikan kesimpulan telak: wacana kenaikan gaji ini tidak layak dieksekusi tanpa kajian matang dan perbaikan ekonomi secara menyeluruh. Keputusan untuk menunda adalah langkah paling logis saat ini.

“Bukan tidak setuju, tapi pertama kondisi fiskal kita tidak memungkinkan. Lalu banyak ASN yang belum layak, dan terakhir belum ada indikator-indikator kerja yang mendukung untuk menilai kinerja kepala daerah tersebut,” tutup Giri. (Bowo/Mun)