PDIP: Syarat Parlemen 5% Biar Gampang Atur Kuasa

AKTUALITAS.ID – PDI Perjuangan (PDIP) melempar manuver tajam terkait peta perpolitikan Senayan. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, secara blak-blakan menyebut 5 persen sebagai angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang paling ideal saat ini. Target utamanya: penyederhanaan partai politik!

Menurut Komarudin, perampingan jumlah parpol di parlemen adalah kunci untuk mengefektifkan roda pemerintahan.

“Kalau ideal ya kurang lebih sekitar itu. Angka 5% itu agak ideallah,” tegas Komarudin saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Lebih jauh, ia tidak menampik bahwa sedikitnya jumlah partai akan mempermudah pemerintah dalam mengatur peta politik.

“Begini, pasti ada pertimbangan soal efisiensi jalannya pemerintahan. Jadi semakin disederhanakan partai politik, semakin mudah dalam konsolidasi kekuasaan, toh?” ungkapnya tajam.

Meski mendorong penyederhanaan partai, Komarudin memberikan catatan penting. Ia mengingatkan bahwa penerapan ambang batas tidak boleh sampai membungkam suara kelompok minoritas. Aturan yang dibuat harus memastikan seluruh elemen rakyat tetap terwakili di Senayan.

“Dalam konsep negara dengan kelompok minoritas dan mayoritas, semua kan harus diakomodir. Berarti angka parliamentary threshold-nya harus mempertimbangkan aspek-aspek itu,” jelasnya.

Sebagai penutup, politikus senior ini memberikan warning keras kepada DPR agar berhati-hati dalam menetapkan angka ambang batas. Ia mendesak agar setiap keputusan mutlak mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Komarudin menyentil kebiasaan DPR yang sering kecolongan saat membuat undang-undang.

“Pasti DPR harus hati-hati, baik koalisi maupun siapa pun. Pembahasan itu harus mengacu kepada MK, karena keputusannya final dan mengikat. Jangan sampai DPR capek-capek bahas undang-undang, kemudian di sana (MK) diketuk dan gugur. Itu tidak boleh terulang lagi,” pungkasnya. (Bowo/Mun)