Connect with us

POLITIK

Prabowo Ungkap Dugaan Tangan Asing di Balik Kerusuhan

Aktualitas.id -

Presiden RI Prabowo Subianto, dok: aktualitas.id

AKTUALITAS.ID – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terkait rentetan kerusuhan dan ketidakstabilan di Tanah Air. Secara blak-blakan, Prabowo menuding adanya operasi ‘antek-antek asing’ yang sengaja menunggangi setiap kekacauan demi melemahkan dan memecah belah Indonesia.

Pernyataan tajam ini disampaikan Presiden dalam program Presiden Prabowo Menjawab di YouTube, Rabu (16/9/2026). Langkah agresif pemerintah membongkar praktik kejahatan ekonomi under-invoicing ditengarai menjadi pemicu serangan balik dari pihak-pihak yang kepentingannya terusik.

Sebagai balasan, kelompok ini melancarkan operasi cipta kondisi melalui penyebaran hoaks dan propaganda sesat di media sosial. Tujuannya satu: merekayasa ketidakpercayaan publik untuk memicu kerusuhan massal.

“Cara mereka sekarang untuk mengadang Indonesia ya tinggal itu, bikin kerusuhan, main di sosmed, timbulkan ketidakpuasan. Kalau kebohongan diulang-ulang terus, orang yang tidak punya akses akan mengira itu benar. Ini yang kita hadapi,” tegas Prabowo menyoroti teknologi digital yang kini menjadi pisau bermata dua.

Dalam kacamata percaturan geopolitik global, skenario pelemahan dari luar ini adalah strategi klasik yang berdarah dingin. Dinamika ini sejalan dengan kekhawatiran kekuatan asing melihat proyeksi Indonesia yang bersiap melesat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia.

“Saya merasa ada campur tangan asing. Intinya ingin Indonesia tetap lemah, karena ujungnya impian mereka Indonesia pecah. Because there are no permanent friends, and no permanent enemy, yang ada kepentingan abadi,” ujar Prabowo menekankan kejamnya persaingan geopolitik.

Di tengah manuver pertahanan menghadapi tekanan geopolitik dan propaganda digital tersebut, Prabowo juga bergerak membenahi kebijakan tata kelola domestik. Di kesempatan yang sama, Presiden mengumumkan perombakan birokrasi pendidikan, di mana pemerintah pusat bakal mengambil alih sepenuhnya kewenangan pengangkatan guru demi memastikan stabilitas dan kualitas pemerataan di seluruh penjuru negeri. (Bowo/Mun)

TRENDING

Exit mobile version