Forhati: Periode Kedua Jokowi Diharapkan Soal Kemiskinan Bisa di Atasi

AKTUALITAS.ID – Sepanjang 2019, menyempitnya lapangan kerja serta kemiskinan, tetap menjadi masalah besar. Di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan masalah tersebut bisa diatasi.

“Disadari atau tidak, sepanjang 2019 selain terjadi pusaran arus politik yang sangat besar, juga pusaran sosial dan budaya dalam banyak hal menghadapkan kita pada berbagai tantangan. Arus besar globalisasi dan glokalisasi sangat berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan menimpa sebagian besar rakyat yang mayoritas berpenduduk muslim,” demikian disampaikan Koordinator Presidium Majelis Nasional Forhati Hanifah Husein dalam Refleksi Akhir Tahun 2019 Presidium Majelis Nasional Forum Alumni HMI Wati (Forhati) di Jakarta, Kamis (12/12).

Hanifah mengatakan, arus besar globalisasi telah menyeret bangsa ini pada kecenderungan penguasaan sumberdaya alam dan industri keuangan yang mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi secara langsung dan tidak langsung. “Perubahan orientasi ekonomi dunia dari Amerika-Eropa ke Asia – Pasifik telah menimbulkan berbagai gejolak dan ancaman krisis ekonomi global yang antara lain dipicu oleh perang dagang antara Amerika dengan China,” kata Hanifah.

Kecenderungan untuk menjadikan Foreign Direct Investment sebagai sumber utama pergerakan perekonomian nasional yang cenderung liberal, disertai dengan politik ‘pintu terbuka’ masuknya tenaga kerja asing, dalam banyak hal menimbulkan berbagai persoalan di daerah.

Termasuk berlangsungnya konversi sistem pembayaran dari transaksi tunai ke transaksi digital. Mulai dari transaksi jalan tol sampai transaksi retail lainnya yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi penggunaan tenaga manusia.

“Dampaknya adalah terjadi persaingan kurang sehat antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal. Bukan hanya pada lapisan skill labour (tenaga kerja berketerampilan), melainkan terjadi juga pada lapisan middle and low skill labour (pekerja level menengah dan bawah). Dampaknya adalah kian sempitnya ketersediaan lapangan kerja yang bermuara pada meningkatnya kecenderungan penduduk miskin,” ujar Hanifah.

Di sisi lain, kata Hanifah, negara belum mempunyai manpower plan atau sistem perencanaan modal manusia yang memberikan gambaran tentang proporsi keperluan tenaga kerja asing berbanding lokal, sistem remunerasi, dan sistem kesejahteraan pekerja.

“Bersamaan dengan itu, sistem jaminan sosial, khususnya sistem jaminan kesehatan yang dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan, menghadapi persoalan, karena orientasi pembangunan kesehatan masih bertumpu pada pengobatan dan pemulihan, dan belum sepenuhnya berorientasi pada pencegahan dan pengendalian masyarakat sakit,” tegasnya.