Pengamat Serukan Gerakan Kedaulatan Pangan dan Protein

AKTUALITAS.ID – Indonesia dinilai masih terjebak dalam propaganda pangan dan protein yang menyesatkan. Ketergantungan terhadap produk-produk kapitalis mulai dari benih, pupuk, hingga pakan ternak membuat kemandirian bangsa terus terkikis, bahkan merusak lingkungan.

Pengamat pangan dan protein, Teguh Ermawan, menegaskan sudah saatnya sistem pangan nasional direkonstruksi ulang demi menyelamatkan generasi mendatang.

Ia mencontohkan program bibit padi unggul yang dulu digadang-gadang mampu meningkatkan produksi. Namun kenyataannya, program tersebut justru menjebak petani dalam ketergantungan pada pupuk kimia. Ironisnya, pupuk itu diproduksi oleh perusahaan yang sama. “Tanpa sadar kita terjebak dalam rantai kapitalisme yang sulit dilepaskan,” kata Teguh dalam keterangan persnya, Selasa (26/8/2025).

Akibatnya, tanah mengalami kerusakan dan unsur kimia berbahaya pun ikut masuk ke tubuh manusia melalui hasil panen.

Kondisi serupa juga terjadi dalam sektor protein, khususnya peternakan ayam. Dari bibit hingga pakan, hampir semuanya dikuasai oleh korporasi besar, membuat peternak kecil tak lebih dari bagian rantai pasok yang sepenuhnya dikendalikan.

“Inilah kejahatan korporasi yang sengaja kita biarkan dan tumbuh kembang di republik ini,” tegas Teguh.

Sayangnya, negara yang seharusnya hadir untuk melindungi kedaulatan rakyat justru dinilai melakukan pembiaran, dengan alasan pendapatan pajak. Padahal, dampak jangka panjang sistem ini sangat merugikan, baik bagi petani, peternak, maupun kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, Teguh menyerukan perlunya Gerakan Kedaulatan Pangan dan Protein. Gerakan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membebaskan Indonesia dari dominasi pasar global yang hanya berorientasi pada profit.

“Saatnya kita merekonstruksi ulang terkait pangan dan protein, baik soal regulasi maupun dengan melakukan antitesa terhadap berbagai jargon propaganda kapitalisme yang menyesatkan,” pungkasnya.

Gerakan tersebut diyakini penting untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap pangan dan protein yang sehat, aman, dan mandiri, tanpa tunduk pada kepentingan pemodal asing. (Mun)