PBB: Hampir 1.000 Warga Palestina Tewas Sejak Gencatan Senjata

AKTUALITAS.ID – Konflik di Palestina kembali menjadi sorotan internasional setelah Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Dalam pidatonya pada Sidang ke-62 Dewan HAM PBB, Türk mengatakan bahwa hampir 1.000 warga Palestina telah terbunuh sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2025, dengan sebagian besar korban disebut merupakan warga sipil.

Menurut Türk, akses bantuan kemanusiaan masih menghadapi berbagai hambatan, sementara wilayah yang dapat dihuni warga Palestina terus menyusut akibat operasi militer dan pembatasan di lapangan. Ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi di Tepi Barat, termasuk meningkatnya penyitaan lahan, penangkapan, dan bentrokan yang memperburuk situasi keamanan.

Türk menyebut terdapat puluhan korban jiwa, ratusan penangkapan, ribuan korban luka, serta puluhan perintah penyitaan tanah yang semakin memperburuk kondisi masyarakat Palestina. Ia juga menilai sejumlah pernyataan pejabat Israel mengenai masa depan Gaza dan negara Palestina bertentangan dengan hukum internasional.

Di sisi lain, ketegangan juga meningkat di Tepi Barat. Menurut laporan media Palestina WAFA, sekelompok pemukim menyerang Desa Burqa di sebelah timur Ramallah. Sebuah kendaraan dilaporkan dibakar, sementara pintu Masjid Al-Nour mengalami kerusakan akibat upaya pembakaran. Warga setempat berhasil memadamkan api sebelum merambat ke bagian dalam bangunan.

Insiden tersebut terjadi setelah serangan lain di Deir Dibwan yang menyebabkan sejumlah kendaraan rusak dan terbakar. Peristiwa-peristiwa itu menambah daftar panjang ketegangan yang terus berlangsung di wilayah Tepi Barat.

Pernyataan PBB tersebut kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan penegakan hukum humaniter internasional di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Hingga kini, konflik Israel–Palestina masih menjadi perhatian masyarakat internasional, sementara berbagai pihak terus menyerukan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta peningkatan akses bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak. (Mun)